JAKARTA — Presiden Amerika Serikat, Donald Trump akan meresmikan badan baru bernama Dewan Perdamaian dalam forum ekonomi dunia di Davos, Kamis (22/1/2026). Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat klaimnya sebagai pembawa perdamaian, sehari setelah ia menarik kembali ancaman terkait Greenland.
Trump sebelumnya mengejutkan para pemimpin dunia dengan membatalkan tarif terhadap Eropa dan mengesampingkan opsi militer untuk merebut Greenland dari Denmark. Keputusan itu meredakan ketegangan yang sempat mencoreng pertemuan elit global.
Dewan yang digagas Trump diklaim sebagai wadah penyelesaian konflik internasional. Piagamnya akan ditandatangani di Davos, dengan keanggotaan tetap dipatok senilai 1 miliar dolar AS. Trump mengundang sejumlah pemimpin dunia, termasuk Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu, dan Viktor Orban. “Saya pikir ini adalah dewan terbaik yang pernah dibentuk,” ujarnya saat bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi.
Awalnya, dewan ini dimaksudkan untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza pascaperang Hamas–Israel. Namun, mandatnya kini diperluas, memicu kekhawatiran bahwa Trump ingin menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sekutu utama AS seperti Prancis dan Inggris menyatakan skeptis, sementara Arab Saudi dan Qatar sudah bergabung. Hingga kini, sekitar 35 pemimpin dunia menyatakan komitmen dari 50 undangan yang dikirim.
Pertemuan dengan Zelensky
Trump dijadwalkan bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky usai peluncuran dewan. Ia menegaskan Rusia dan Ukraina akan “bodoh” jika tidak mencapai kesepakatan damai. “Saya percaya mereka sekarang berada pada titik di mana mereka dapat bersatu dan mencapai kesepakatan. Dan jika mereka tidak melakukannya, mereka bodoh — itu berlaku untuk keduanya,” kata Trump, dilansir dari Hurriyet Daily News.
Meski mengklaim memiliki hubungan pribadi dengan Putin, perang Ukraina belum berakhir. Zelensky sendiri khawatir isu Greenland dapat mengalihkan perhatian dari invasi Rusia.
Trump juga menyebut telah mencapai “kerangka kesepakatan masa depan” dengan kepala NATO Mark Rutte, termasuk rencana penghapusan tarif terhadap sekutu Eropa mulai 1 Februari. Namun, Rutte menilai masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan terkait Greenland.
