JAKARTA – Amerika Serikat melayangkan peringatan keras kepada Irak terkait kemungkinan terbentuknya pemerintahan pro-Irann, seiring menguatnya peluang kembalinya Nouri al-Maliki ke kursi perdana menteri.
Peringatan itu disampaikan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Irak saat ini, Mohammed Shia al-Sudani, pada Minggu waktu setempat. Kekhawatiran Washington muncul setelah Maliki dipilih oleh blok Syiah terbesar di parlemen Irak, langkah yang membuka jalan baginya untuk kembali dicalonkan sebagai perdana menteri.
Rubio menekankan harapan agar pemerintahan Irak berikutnya mampu menjaga jarak dari pengaruh Iran dan berperan sebagai faktor stabilitas kawasan.
“Menteri menyatakan harapan bahwa pemerintahan berikutnya akan berupaya menjadikan Irak sebagai kekuatan untuk stabilitas, kemakmuran, dan keamanan di Timur Tengah,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, mengutip pernyataan Rubio, seperti dikutip AFP, Senin (26/1/2026).
Pigott menambahkan, “Menteri menekankan bahwa pemerintahan yang dikendalikan oleh Iran tidak dapat berhasil mengutamakan kepentingan Irak sendiri, menjaga Irak agar tidak terseret konflik regional, atau memajukan kemitraan yang saling menguntungkan antara Amerika Serikat dan Irak.”
Kembalinya Maliki menjadi perhatian serius bagi Washington. Seorang sumber politik Irak menyebut AS telah menyampaikan “pandangan negatif terhadap pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Maliki.”
Sikap Wahsington terhadap Irak
Dalam sebuah surat kepada otoritas Irak, perwakilan AS menegaskan bahwa meski pemilihan perdana menteri merupakan hak kedaulatan Irak, Washington akan menentukan sikapnya sendiri. Disebutkan bahwa “Amerika Serikat akan membuat keputusan kedaulatan sendiri mengenai pemerintahan berikutnya sesuai dengan kepentingan Amerika.”
AS diketahui masih memegang pengaruh signifikan atas Irak, dengan sebagian besar pendapatan ekspor minyak negara itu disimpan di Bank Federal Reserve New York berdasarkan kesepakatan pasca invasi 2003.
Washington juga menuntut Baghdad mencegah kebangkitan kembali kelompok bersenjata Syiah yang didukung Iran. Sudani, yang menjabat sejak 2022, dinilai berhasil meraih kepercayaan AS lewat langkah hati-hati menekan aksi kekerasan kelompok tersebut.
Maliki sendiri pertama kali menjabat sebagai perdana menteri pada 2006 dengan dukungan AS karena sikapnya yang mendukung operasi militer Amerika melawan Al-Qaeda dan militan Sunni. Namun, dukungan itu memudar setelah Washington menilai Maliki mendorong agenda sektarian yang berkontribusi pada bangkitnya kelompok ekstremis ISIS.
Parlemen Irak dijadwalkan menggelar sidang pada Selasa untuk memilih presiden baru. Meski perannya lebih bersifat seremonial, presiden terpilih memiliki kewenangan menunjuk perdana menteri, yang akan menentukan arah politik Irak ke depan.
