JAKARTA – Hamas berupaya memasukkan sekitar 10.000 anggota kepolisian dalam pemerintahan Palestina di Gaza yang didukung Amerika Serikat. Langkah ini diperkirakan akan mendapat penolakan keras dari Israel, sementara kelompok militan tersebut masih menimbang kemungkinan menyerahkan senjatanya.
Sejak gencatan senjata Oktober yang dimediasi Presiden AS Donald Trump, Hamas tetap menguasai hampir separuh wilayah Gaza. Kesepakatan itu mensyaratkan penarikan pasukan Israel lebih lanjut hanya jika Hamas bersedia melucuti persenjataannya.
Rencana 20 poin untuk mengakhiri konflik kini memasuki fase kedua. Dokumen tersebut menyerukan agar pemerintahan Gaza diserahkan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah badan teknokrat Palestina dengan pengawasan AS yang dirancang untuk mengecualikan Hamas.
Hamas akan Kelola Puluhan Ribu PNS
Dalam surat internal yang dilihat Reuters, pemerintah Gaza yang dikelola Hamas meminta lebih dari 40.000 pegawai negeri sipil dan aparat keamanan bekerja sama dengan NCAG. Hamas juga menegaskan sedang berupaya agar mereka tetap terlibat dalam struktur pemerintahan baru. Empat sumber menyebut, tuntutan itu mencakup sekitar 10.000 polisi Hamas yang selama ini berpatroli di wilayah Gaza.
Belum jelas apakah Israel, yang menolak segala bentuk keterlibatan Hamas dalam masa depan Gaza, akan menyetujui langkah tersebut. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak memberikan komentar.
Langkah Hamas memperlihatkan jurang besar antara kelompok itu dan Israel yang didukung AS, sementara Trump terus mendorong rencananya. Pekan lalu, Trump meresmikan pembentukan Board of Peace sebagai administrasi transisi untuk mengatur kerangka kerja dan pendanaan pembangunan kembali Gaza. Kerangka itu secara tegas melarang partisipasi “organisasi teroris asing” dalam pemerintahan.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan kepada Reuters, yang dikutip Selasa (27/1/2026) bahwa pihaknya siap menyerahkan pemerintahan kepada NCAG yang beranggotakan 15 orang dengan ketua Ali Shaath. “Kami memiliki keyakinan penuh bahwa hal itu akan beroperasi berdasarkan memanfaatkan personel yang berkualifikasi dan tidak menyia-nyiakan hak siapa pun yang bekerja pada periode sebelumnya,” ujarnya.
Sumber-sumber menambahkan, Hamas terbuka terhadap restrukturisasi kementerian oleh NCAG, termasuk opsi pensiun bagi sebagian pegawai. Namun, pemecatan massal dinilai berisiko menimbulkan kekacauan.
Hamas dan Ketua NCAG Shaath belum menggelar pertemuan langsung. Kantor Shaath juga tidak menanggapi permintaan komentar.
Sementara itu, muncul pertanyaan apakah Sami Nasman, mantan jenderal Otoritas Palestina yang ditugaskan mengawasi keamanan di bawah NCAG, dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Nasman, yang berasal dari Gaza, pindah ke Tepi Barat setelah Hamas mengalahkan pasukan Otoritas Palestina pada 2007. Pengadilan Hamas di Gaza kemudian menjatuhkan vonis in absentia terhadapnya dengan tuduhan memicu kekacauan, tuduhan yang dibantah Nasman.
