Mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan istrinya, Hillary Clinton, mantan Menteri Luar Negeri AS, akhirnya menyatakan kesediaan untuk memberikan kesaksian dalam penyelidikan Kongres terkait mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein. Keputusan ini diambil setelah berbulan-bulan ketegangan antara pasangan Clinton dan House Oversight Committee (Komite Pengawasan DPR AS).
Kesepakatan tersebut tercapai hanya beberapa hari sebelum DPR AS dijadwalkan melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah Bill dan Hillary Clinton akan dikenai sanksi penghinaan terhadap Kongres (criminal contempt) karena sebelumnya menolak hadir memenuhi panggilan resmi komite.
Hingga kini belum diumumkan secara pasti kapan pemeriksaan atau deposisi akan dilakukan. Namun, jika terlaksana, ini akan menjadi pertama kalinya seorang mantan presiden AS memberikan kesaksian di hadapan panel Kongres sejak Gerald Ford pada 1983.
Penolakan Berbulan-bulan dan Ancaman Sanksi
Selama berbulan-bulan, Bill dan Hillary Clinton menolak permintaan hadir secara langsung dengan alasan telah memberikan pernyataan tertulis di bawah sumpah mengenai informasi terbatas yang mereka miliki tentang Epstein. Mereka juga menyebut panggilan hukum (subpoena) dari komite sebagai upaya bermotif politik.
Dalam pernyataannya, tim hukum Clinton menyebut langkah komite tersebut sebagai “siasat untuk mempermalukan rival politik, sebagaimana diarahkan oleh Presiden Trump,” merujuk pada rivalitas politik lama antara Donald Trump dan keluarga Clinton.
Namun, pada akhir bulan lalu, Komite Pengawasan DPR yang dipimpin Partai Republik tetap menyetujui langkah untuk membawa pasangan Clinton ke ranah sanksi penghinaan terhadap Kongres, dengan dukungan sejumlah anggota Partai Demokrat.
Kesepakatan Dicapai, Sanksi Ditunda
Pada Sabtu lalu, pengacara keluarga Clinton mengajukan tawaran untuk memberikan kesaksian terbatas, termasuk wawancara selama empat jam dengan Bill Clinton. Ketua Komite Pengawasan DPR, James Comer, sempat menyatakan kekhawatiran bahwa Bill Clinton akan menghindari pertanyaan substantif dan mengulur waktu.
Namun pada Senin malam waktu setempat, Angel Ureña, Wakil Kepala Staf Bill Clinton, mengonfirmasi melalui platform X bahwa pasangan Clinton akhirnya sepakat hadir.
“Mereka bernegosiasi dengan itikad baik. Kalian tidak,” tulis Ureña dalam unggahan yang ditujukan kepada Komite Pengawasan DPR.
“Mereka telah bersaksi di bawah sumpah tentang apa yang mereka ketahui. Tapi mantan Presiden dan mantan Menteri Luar Negeri akan hadir. Mereka siap menetapkan preseden bahwa hukum berlaku bagi semua orang.”
Tak lama setelah pengumuman itu, DPR AS memutuskan menunda pembahasan resolusi penghinaan terhadap Kongres. Ketua Komite Tata Tertib DPR, Virginia Foxx, mengatakan komite masih memerlukan waktu untuk memperjelas bentuk kesaksian yang benar-benar disepakati.
Relasi Clinton dan Epstein
Bill Clinton diketahui pernah mengenal Jeffrey Epstein, yang meninggal dunia di penjara pada 2019 saat menunggu persidangan kasus perdagangan seks. Meski demikian, Clinton secara konsisten membantah mengetahui kejahatan seksual Epstein dan menyatakan telah memutus hubungan lebih dari dua dekade lalu.
Catatan penerbangan pesawat pribadi Epstein menunjukkan Bill Clinton melakukan empat penerbangan internasional pada 2002 dan 2003. Juru bicara Clinton menyatakan perjalanan tersebut berkaitan dengan aktivitas Clinton Foundation.
Foto-foto lama yang dirilis Departemen Kehakiman AS juga menunjukkan Bill Clinton berada di properti Epstein, termasuk gambar dirinya berenang di kolam dan berendam di jacuzzi. Pihak Clinton menegaskan foto-foto itu diambil puluhan tahun lalu, sebelum kejahatan Epstein terungkap ke publik.
Sementara itu, Hillary Clinton menegaskan dirinya tidak pernah bertemu maupun berbicara dengan Epstein, dan tidak pernah dituduh melakukan pelanggaran oleh para penyintas kasus Epstein.
Kritik terhadap Penyelidikan
Bulan lalu, pasangan Clinton mengirimkan surat resmi kepada James Comer yang mengkritik penanganan penyelidikan Epstein oleh komite tersebut. Mereka menilai keputusan dan prioritas komite justru menghambat pengungkapan peran pemerintah dalam kasus Epstein.
“Tidak ada penjelasan yang masuk akal atas tindakan ini selain kepentingan politik partisan,” tulis Clinton dalam surat tersebut.
Menanggapi kritik itu, Comer menegaskan bahwa panggilan hukum terhadap Clinton disetujui secara bipartisan dan menekankan bahwa “tidak ada seorang pun yang kebal hukum.”
