JAKARTA – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan komitmennya memperluas jangkauan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga mencakup 130 juta jiwa pada 2026, atau setara 46 persen dari populasi nasional.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyampaikan hal tersebut saat meninjau layanan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Cikupa, Kabupaten Tangerang, Jumat (6/2/2026).
Menurut Dante, realisasi program CKG pada 2025 tercatat telah diikuti 70,8 juta masyarakat atau sekitar 24,9 persen populasi Indonesia.
“Untuk tahun 2026 ini kita coba akan mencapai lebih dari seratus juta lebih capaian CKG nasional,” ujarnya.
Ia menilai capaian tahun lalu menjadi sejarah baru dalam sistem kesehatan nasional dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang pelaksanaan program. Evaluasi bersama berbagai kementerian dan lembaga dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan lapangan dan mengoptimalkan pelaksanaan tahun berikutnya.
“CKG ini program yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto dan biayanya sampai Rp1–2 juta per jiwa, jadi dengan biaya cukup besar ini, sayang kalau tidak dimanfaatkan masyarakat,” lanjutnya.
Sebagai tindak lanjut, Kemenkes mendorong seluruh pemerintah daerah memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan CKG melalui peningkatan fasilitas pelayanan primer di tingkat puskesmas dan optimalisasi infrastruktur kesehatan daerah.
Dante juga mengapresiasi daerah-daerah yang berhasil melampaui target, termasuk Kabupaten Tangerang dengan capaian 106 persen dari total 3,1 juta penduduk—menjadikannya salah satu kabupaten dengan angka partisipasi tertinggi secara nasional.
“Daerah lain misalnya di Sulawesi Selatan tepatnya di Pangkep juga tinggi hampir seratus persen,” kata Dante menambahkan.
Bupati Tangerang Maesyal Rasyid menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Kemenkes sekaligus menyampaikan apresiasi atas perhatian yang terus diberikan pemerintah pusat. “Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas perhatian Kemenkes. Apalagi kunjungan ini kali ketiga, dimana sebelumnya di Puskesmas Curug,” ujarnya.
Langkah masif ini diharapkan memperkuat komitmen pemerintah dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang inklusif, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Indonesia.***