JAKARTA — Setelah 17 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, kondisi nasional dinilai bergerak ke arah yang lebih solid berdasarkan survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang merekam persepsi publik terhadap ekonomi, politik, keamanan, hukum, hingga pemberantasan korupsi.
Indikator Politik Indonesia mempublikasikan hasil survei bertajuk Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan terhadap Lembaga Negara dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diumumkan di Jakarta, Minggu (8/2).
Survei ini dilaksanakan melalui metode wawancara tatap muka pada 15–21 Januari 2026 dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dengan margin of error sekitar 2,9 persen, sehingga temuan dianggap merepresentasikan pandangan publik secara nasional.
Dalam aspek ekonomi, publik menilai situasi nasional relatif membaik dengan 35,5 persen responden menyebut kondisi ekonomi sangat baik dan baik.
Sebanyak 39,4 persen responden menilai kondisi ekonomi berada pada kategori sedang, sementara 21,4 persen menilai buruk dan hanya 2,7 persen yang menyebut sangat buruk.
“Dibandingkan kondisi pada September 2025, ada tren peningkatan jawaban baik dan penurunan jawaban buruk,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Rizka Halida.
Penilaian serupa juga muncul pada sektor politik nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dengan 34,2 persen responden menyatakan sangat baik dan baik.
Sebanyak 38,2 persen responden menilai kondisi politik sedang, sedangkan 18,5 persen menilai buruk dan hanya 1,9 persen yang menyebut sangat buruk.
Sektor keamanan menjadi aspek dengan penilaian paling tinggi karena 57,2 persen responden menilai kondisi keamanan nasional sangat baik dan baik.
Responden yang menilai keamanan dalam kategori sedang tercatat 28,5 persen, sementara 12,1 persen menilai buruk dan hanya 1,4 persen menilai sangat buruk.
Pada aspek penegakan hukum, sebanyak 41,8 persen responden menyatakan kondisinya sangat baik dan baik di era pemerintahan Prabowo.
Sebanyak 32,4 persen responden menilai penegakan hukum berada di level sedang, 21 persen menilai buruk, dan 1,9 persen menilai sangat buruk.
Kinerja pemberantasan korupsi juga mendapatkan apresiasi publik dengan 48,8 persen responden menyebut kondisinya sangat baik dan baik.
Sebanyak 25,7 persen responden menilai pemberantasan korupsi masih sedang, sementara 18,2 persen menilai buruk dan hanya 3 persen menilai sangat buruk.
Meski tren positif menguat, masyarakat tetap menyampaikan sejumlah catatan strategis yang perlu menjadi fokus pemerintah ke depan.
Isu paling mendesak menurut responden adalah pengendalian harga kebutuhan pokok sebesar 27,4 persen, disusul pemberantasan korupsi 20,2 persen.
Selain itu, publik juga menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja sebesar 17,6 persen serta percepatan pengurangan kemiskinan sebesar 10,9 persen.***
