JAKARTA — TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan Kementerian Pertahanan Belanda menggelar diskusi mendalam mengenai keamanan infrastruktur bawah laut kritis (Critical Underwater Infrastructure/CUI), yang kini menjadi salah satu isu strategis paling mendesak di era konflik modern.
Pertemuan berlangsung pada Selasa, 10 Februari 2026, di Gedung Erasmus Huis, Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Delegasi TNI AL dipimpin Kepala Pusat Pengkajian Maritim (Kapusjianmar) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Laksamana Pertama TNI Salim, yang ditunjuk sebagai ketua delegasi.
Diskusi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kerja sama bilateral serta pertukaran pandangan strategis, khususnya terkait dinamika keamanan di domain dasar laut (seabed domain) yang semakin kompleks.
Delegasi TNI AL dihadiri sejumlah perwira senior, termasuk Kapus Oyu Seskoal Kolonel Laut (P) Bagus Jatmiko, Kadepstra Seskoal Letkol Laut (P) Lucky Wuwung, serta perwakilan dari berbagai satuan terkait. Dari pihak Belanda, hadir Rear Admiral Jeanette Morang (Royal Netherlands Navy) bersama 26 anggota Young Defence Study Trip.
Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa dasar laut tidak lagi sekadar wilayah pasif bagi jalur kabel dan pipa bawah laut. Seabed kini telah bertransformasi menjadi domain strategis yang aktif, diperebutkan, dan rawan ancaman.
Critical Underwater Infrastructure, seperti kabel komunikasi bawah laut serta pipa minyak dan gas, dinilai sebagai urat nadi ekonomi global, keamanan nasional, serta konektivitas digital dan energi. Namun, sifatnya yang tersembunyi dan sulit dipantau membuat infrastruktur ini rentan terhadap gangguan dan sabotase.
Ancaman yang paling mengkhawatirkan adalah operasi gray-zone dan hybrid warfare di bawah laut, yang dirancang agar sulit dilacak, ambigu secara politik, serta memanfaatkan celah hukum internasional dan minimnya koordinasi antarnegara. Di kawasan Asia Tenggara yang saling terkoneksi erat, gangguan terhadap infrastruktur bawah laut di satu negara berpotensi memicu efek domino lintas batas, mengganggu ekonomi digital, pasokan energi, komunikasi, hingga stabilitas regional.
Laksamana Pertama TNI Salim menegaskan komitmen Indonesia dalam isu tersebut.
“Terkait hal tersebut, TNI Angkatan Laut memandang perlu menyiapkan usulan konseptual mengenai penataan dan pengamanan sistem pipa serta kabel bawah laut untuk diusung dalam berbagai forum diskusi dan kerja sama keamanan maritim di kawasan.”
Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan posisi geostrategis sentral, siap mendorong kewaspadaan kolektif terhadap ancaman keamanan dasar laut di tingkat ASEAN.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperdalam kolaborasi bilateral dalam melindungi infrastruktur maritim vital. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali guna menjaga kepentingan nasional sekaligus stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
