ROMA, ITALY – Pemerintah Italia memastikan tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sikap tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani.
Kepada Sky TG24 News, Rabu, Tajani menegaskan keputusan itu diambil karena adanya “halangan konstitusional”. Meski menolak bergabung, Italia menekankan komitmennya untuk tetap berperan dalam upaya stabilisasi dan pemulihan kawasan Timur Tengah.
Pernyataan Tajani sejalan dengan sikap Perdana Menteri Giorgia Meloni. Dalam wawancara dengan Rai News bulan lalu, Meloni menyebut persoalan “ketidaksesuaian dengan konstitusi” menjadi faktor utama yang menghalangi Italia ikut serta, termasuk dalam upacara penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian.
Meloni menjelaskan, terdapat ketidakcocokan antara Piagam Dewan Perdamaian dengan Pasal 11 Konstitusi Italia. Pasal tersebut mengatur bahwa Italia hanya dapat “menggugurkan sebagian kedaulatannya hanya dengan syarat adanya kesetaraan antara negara-negara” dalam organisasi internasional yang bertujuan menciptakan perdamaian dan keadilan.
Menurut pemerintah Italia, Dewan Perdamaian dinilai belum memenuhi prinsip kesetaraan sebagaimana disyaratkan konstitusi. Karena itu, Roma memilih untuk tidak bergabung dalam struktur organisasi tersebut.
Dewan Perdamaian sendiri mulai menarik perhatian internasional setelah perwakilan dari 19 negara menandatangani piagam pendiriannya di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss, pada 22 Januari lalu. Organisasi itu dibentuk dengan fokus utama mendorong penyelesaian konflik secara damai, khususnya di Jalur Gaza.
Pemerintah Amerika Serikat menyatakan sejumlah negara lain telah menyusul bergabung. Pertemuan tingkat kepala negara pertama Dewan Perdamaian dijadwalkan berlangsung di Washington DC pada 19 Februari mendatang.
Agenda rekonstruksi Gaza diperkirakan menjadi isu dominan dalam pertemuan tersebut, termasuk skema pendanaan internasional untuk pemulihan wilayah yang terdampak konflik.
Hingga kini, belum ada kepastian mengenai kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam forum tersebut. Ketidakhadiran atau partisipasi Israel dipandang berpotensi memengaruhi dinamika pembahasan, mengingat konflik Gaza menjadi salah satu perhatian utama Dewan Perdamaian.
