JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengandalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kategori 3B sebagai strategi kunci untuk mengatasi stunting sejak dini. Program ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang belum masuk PAUD, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
MBG 3B menjadi bagian integral dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membangun sumber daya manusia berkualitas, khususnya melalui pemenuhan gizi pada periode emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi ini diharapkan menjadi fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang lebih sehat dan kompetitif.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kemendukbangga/BKKBN bertema “Transformasi Kemendukbangga/BKKBN Mendukung Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” pada 2026, pembahasan difokuskan pada penguatan institusi untuk mempercepat penurunan stunting serta implementasi MBG di tingkat daerah. Pelaksanaan program ini melibatkan sekitar 597.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh Indonesia. TPK bertanggung jawab mendistribusikan makanan bergizi sekaligus memberikan edukasi gizi langsung kepada kelompok sasaran.
“Program MBG 3B ini sejalan dengan target penurunan prevalensi stunting nasional sebesar 18,8 persen pada 2026,” tegas Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Kamis (12/02/2026).
Menteri Wihaji menyoroti empat prioritas utama untuk mendukung keberhasilan program ini: penguatan kapasitas kader dan penyuluh KB sebagai garda terdepan, peningkatan akurasi data berbasis by name by address, penguatan kepemimpinan lapangan, serta optimalisasi komunikasi publik melalui media sosial.
Keberhasilan MBG 3B bergantung pada sinergi lintas sektor, termasuk kolaborasi erat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah. Pendekatan multisektor ini melibatkan Puskesmas, Posyandu, pemerintah desa, hingga sektor pendidikan untuk memastikan edukasi dan intervensi gizi berlangsung berkelanjutan.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr. Paudah, M.Si., menekankan pentingnya kolaborasi tersebut. “Dalam penanganan stunting, implementasi di lapangan melibatkan Puskesmas, Posyandu, pemerintah desa, hingga sektor pendidikan agar edukasi dan intervensi gizi berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Kemendagri mendorong pemerintah desa untuk memperbaiki pendataan sasaran secara akurat dan terintegrasi, didukung platform Bangda serta pelatihan rutin. Selain itu, optimalisasi media digital menjadi kunci untuk memperluas sosialisasi stunting, sehingga daerah dapat menciptakan inovasi berbasis komunitas yang sesuai dengan kondisi lokal.
Di akhir arahannya, Menteri Wihaji menegaskan peran strategis MBG 3B dalam memaksimalkan bonus demografi. “Jika kebijakan pembangunan SDM ini digarap secara serius, hal ini dapat membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” pungkasnya.
Program ini tidak hanya menargetkan penurunan stunting, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk SDM unggul, dengan distribusi yang semakin masif menuju cakupan nasional penuh pada akhir 2026.
