JAKARTA – Program 5.000 desa nelayan menjadi fokus baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini ditargetkan rampung hingga 2029 sebagai upaya membangun ekosistem perikanan nasional yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dalam skema besar tersebut, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik.
Tetapi juga menghadirkan sistem pendukung dari hulu ke hilir agar nelayan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus nilai tambah hasil tangkapan.
Melalui konsep desa nelayan terintegrasi, fasilitas yang disiapkan mencakup kapal tangkap, dermaga representatif.
Kemudian stasiun pengisian bahan bakar kapal, pabrik es, hingga cold storage guna menjaga kualitas ikan sebelum dipasarkan.
Presiden menegaskan bahwa pembangunan 5.000 desa nelayan itu akan dikerjakan secara bertahap selama empat tahun ke depan dengan pendekatan terencana dan berbasis kebutuhan riil masyarakat pesisir.
“Dalam empat tahun mendatang, kita akan membangun 5.000 desa nelayan.”
“Tiap desa nelayan kita akan bangun pabrik es, kita akan bikin cold storage, kita akan bikin dermaga, kita akan bagikan kapal-kapal, kita akan siapkan kendaraan,” ujar Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook, Jumat (13/2).
Implementasi tahap awal dimulai tahun ini dengan sasaran pembentukan 1.000 desa nelayan yang tersebar di berbagai wilayah strategis maritim Indonesia.
Setiap desa dirancang menaungi ratusan hingga ribuan nelayan yang akan dihimpun dalam wadah koperasi agar tata kelola distribusi fasilitas, pembiayaan, dan produksi berjalan lebih profesional.
Model koperasi tersebut menjadi kunci agar nelayan tidak lagi bergerak secara individual, melainkan memiliki daya tawar kolektif dalam mengakses permodalan, sarana produksi, dan pasar.
Meski fasilitas disediakan negara, pemerintah memastikan skema yang diterapkan bukan bantuan cuma-cuma melainkan pembiayaan produktif dengan pola kredit lunak melalui koperasi.
Tenor kredit dirancang fleksibel hingga 10–12 tahun sehingga cicilan tetap terjangkau dan tidak membebani arus kas nelayan.
“Jadi, ekonomi yang kita jalankan bukan ekonomi handout. Yang kita akan bangun ini semua sudah ada dalam anggaran kita bertahun-tahun,” tambahnya.
Prabowo menilai kebijakan pembangunan desa nelayan menjadi langkah korektif karena selama ini kelompok nelayan kerap berada di pinggiran prioritas pembangunan.
Padahal sektor perikanan memegang peran vital sebagai pemasok protein utama masyarakat sekaligus penggerak ekonomi pesisir dan pulau-pulau terpencil.
Ia mengungkapkan banyak nelayan di wilayah terluar yang selama ini belum pernah menikmati fasilitas pendukung memadai untuk menjaga kualitas dan harga jual hasil tangkapan.
“Belum pernah mereka dapat kesempatan ini. Banyak yang menangis di pulau-pulau terpencil. Sekarang kita hadir, kita memberi harapan ke depan,” jelas dia.
Dengan pembangunan 5.000 desa nelayan hingga 2029, pemerintah berharap tercipta pusat-pusat ekonomi baru di kawasan pesisir yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Lalu memperkuat ketahanan pangan laut, serta mendorong pertumbuhan ekonomi maritim nasional secara signifikan.***
