SUMBAR – Deputi Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Yayat Ruyat menegaskan percepatan pemulihan ekonomi pascabencana sebagai prioritas strategis di Sumatera Barat. Dalam forum di Padang, Rabu (11/2/2026), DPN menyoroti pentingnya sinergi kebijakan pertahanan dan pembangunan daerah untuk memperkuat ketahanan wilayah.
Dalam sambutannya, Dr. Yayat Ruyat menekankan urgensi pendekatan holistik dalam menghadapi ancaman nonmiliter seperti bencana alam. Ia menyatakan bahwa Sumatera Barat kaya akan potensi ekonomi, tetapi rentan terhadap gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Bencana semacam itu tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial, tetapi juga mengancam keamanan wilayah secara keseluruhan.
“Percepatan pemulihan ekonomi pasca-bencana memerlukan pendekatan komprehensif melalui penguatan infrastruktur strategis yang tangguh terhadap bencana, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor,” ujarnya.
Upaya ini relevan menyusul banjir bandang dan tanah longsor dahsyat pada akhir November 2025 yang menewaskan ratusan jiwa di Sumatera Barat. Bencana tersebut merusak puluhan ribu rumah, infrastruktur pendidikan, fasilitas kesehatan, serta jalan dan jembatan. Kerugian material di provinsi ini mencapai triliunan rupiah, dengan Kabupaten Agam sebagai daerah paling parah terdampak. Sementara itu, ribuan warga masih bertahan di hunian sementara hingga awal 2026.
Rangkaian kegiatan Deputi Geoekonomi DPN berlangsung pada 9–13 Februari 2026, mencakup kunjungan langsung ke sejumlah lokasi terdampak. Tim mengunjungi SDN 05 Batang Anai, SD 49 Batang Kabung Lubuk Minturun, Hunian Sementara (Huntara) Batang Anai, Nagari Salareh Aia di Kabupaten Agam, serta wilayah Tanah Datar. Selain itu, dilakukan audiensi dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri setempat.
Kunjungan lapangan ini bertujuan memperoleh pemahaman mendalam atas kondisi riil di lapangan, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan dapat diimplementasikan secara cepat. Langkah ini diharapkan memperkuat sinergi antara kebijakan pertahanan negara dan upaya rekonstruksi ekonomi, demi membangun ketahanan wilayah yang lebih tangguh dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan.
Forum dan kunjungan ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung daerah rawan bencana, khususnya Sumatera Barat, agar dapat pulih secara lebih kuat dan berkelanjutan.
