TASIKMALAYA – Gagasan gentengnisasi yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto memantik optimisme pelaku UMKM Jawa Barat karena dinilai mampu menjadi lokomotif baru penguatan ekonomi kerakyatan berbasis produksi lokal.
Program gentengnisasi yang mendorong penggunaan genteng tanah liat sebagai pengganti atap seng disebut membuka peluang pasar yang lebih pasti bagi pengrajin di sentra-sentra produksi seperti Tasikmalaya dan sekitarnya.
Di tengah perlambatan ekonomi dan tantangan daya beli, rencana gentengnisasi Prabowo dipandang sebagai momentum strategis untuk menggerakkan rantai pasok UMKM dari hulu hingga hilir secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Pembina Komunitas UMKM Jabar Juara Sejahtera (JJS) Edy Suroso menilai kebijakan tersebut sebagai bukti keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Program gentengnisasi ini memberikan secercah harapan bagi para pengrajin genteng. Genteng adalah bentuk bisnis dari ekonomi kerakyatan dan bagi para pengrajin, hal ini tentu memberikan harapan,” ujar Edy, Rabu (11/2).
Ia menegaskan, jika implementasi program dirancang matang, maka pengrajin genteng tanah liat akan memperoleh kepastian penyerapan produksi sehingga stabilitas pendapatan bisa lebih terjamin.
Namun Edy juga mengingatkan bahwa pola kerja sama yang kemungkinan besar mengarah pada skema business-to-government atau B2G menuntut kesiapan administrasi dan manajerial yang tidak sederhana.
Sebagai pembina UMKM, ia berkomitmen memperkuat kapasitas pelaku usaha melalui pendampingan legalitas, peningkatan standar kualitas produk, serta pembenahan manajemen agar mampu bersaing dalam proyek pemerintah berskala besar.
“Jangan sampai niat baik pemerintah hilang dan diambil oleh korporat besar, dan niat baik pemerintah untuk mengangkat ekonomi kerakyatan ini lepas. Itu tentu saja kesalahan pelaku UMKM yang tidak mempersiapkan diri,” ujarnya.
Gagasan gentengnisasi sendiri pertama kali disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Bogor, Jawa Barat, pada 2 Februari lalu, saat ia mengusulkan penggantian atap seng menjadi genteng demi meningkatkan kenyamanan hunian masyarakat.
Dalam konsep tersebut, Prabowo juga membuka ruang keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih untuk menjadi agregator produksi sekaligus penghubung antara pemerintah dan pengrajin di daerah.
Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Tasikmalaya Agus Rudianto menyatakan kesiapan koperasi untuk menghimpun UMKM dalam produksi genteng tanah liat agar distribusi dan tata kelola lebih tertib.
Menurut Agus, koperasi dapat menjadi payung perlindungan yang memberi rasa aman kepada pengrajin, baik dalam aspek pembiayaan, produksi, maupun negosiasi kontrak dengan pemerintah.
Ia menilai kehadiran koperasi juga berfungsi sebagai penyeimbang agar proyek gentengnisasi tidak didominasi korporasi besar yang memiliki modal dan jaringan lebih kuat.
“Walaupun sudah ada UU koperasi, hendaknya koperasi diberikan barrier sehingga memungkinkan koperasi ini berbuat lebih banyak, tidak hanya scope keanggotaan tapi juga bisnis,” ujar dia.
Dengan dukungan regulasi yang adaptif dan kesiapan UMKM yang terorganisasi, gentengnisasi berpotensi menjadi model pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang tidak hanya meningkatkan kualitas hunian rakyat, tetapi juga mengangkat kembali kejayaan sentra genteng Tasikmalaya di panggung nasional.***
