VATIKAN – Vatikan secara resmi menyatakan tidak akan ikut serta dalam Board of Peace (BoP), inisiatif perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menangani rekonstruksi dan stabilitas di Jalur Gaza, Palestina.
Keputusan tersebut disampaikan Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, pada Selasa (17/2/2026). Ia menegaskan bahwa status khusus Takhta Suci sebagai entitas berdaulat yang berbeda dari negara pada umumnya menjadi salah satu alasan utama penolakan itu.
“Takhta Suci Vatikan tidak akan berpartisipasi dalam Board of Peace karena statusnya yang khusus, yang jelas berbeda dari negara-negara lain,” ujar Parolin, seperti dikutip Reuters.
Ia menambahkan bahwa Vatikan memiliki kekhawatiran terkait tata kelola krisis di tingkat internasional. “Salah satu kekhawatirannya adalah bahwa seharusnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengelola situasi krisis semacam ini. Ini merupakan poin yang terus kami tekankan,” katanya.
Inisiatif Board of Peace yang diluncurkan Trump bulan lalu awalnya difokuskan pada pemulihan Gaza pascakonflik. Namun, forum tersebut kini diperluas menjadi wadah global untuk menangani berbagai isu perdamaian. Dewan ini dijadwalkan menggelar pertemuan perdana di Washington, D.C. pada Kamis (19/2/2026), dengan agenda utama pengumuman komitmen dana miliaran dolar untuk rekonstruksi Gaza serta pembentukan pasukan stabilisasi internasional.
Vatikan, yang dipimpin Paus Leo XIV — paus pertama asal Amerika Serikat — telah menerima undangan bergabung sejak Januari lalu. Paus Leo XIV dikenal vokal menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza. Meski demikian, pendekatannya lebih menekankan hukum kemanusiaan internasional dan solusi dua negara dibandingkan kecaman langsung terhadap pihak tertentu, berbeda dengan pendahulunya, Paus Fransiskus.
Sebagai pemimpin sekitar 1,4 miliar umat Katolik dunia, Vatikan jarang terlibat langsung dalam badan internasional semacam ini. Statusnya sebagai pengamat tetap di PBB serta jaringan diplomatik global yang luas membuat Takhta Suci cenderung mempertahankan netralitas positif dan mendukung mekanisme multilateral.
Penolakan Vatikan bukanlah kasus tunggal. Italia dan Uni Eropa juga menolak keanggotaan resmi di BoP, meski keduanya berencana mengirim perwakilan sebagai pengamat pada pertemuan perdana. Sejumlah sekutu Barat, termasuk Inggris, Prancis, dan Norwegia, turut menolak bergabung. Mereka khawatir inisiatif tersebut berpotensi melemahkan otoritas PBB, terutama karena struktur kepemimpinan permanen Trump dan minimnya keterlibatan perwakilan Palestina.
Sejumlah pengamat hak asasi manusia dan diplomat menilai struktur BoP menyerupai pendekatan kolonial. Kritik lain menyoroti risiko fragmentasi dalam upaya perdamaian internasional.
Di sisi lain, beberapa negara Arab dan sekutu Washington di Timur Tengah, serta Indonesia, telah menyatakan bergabung. Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah tiba di Washington, D.C. untuk menghadiri pertemuan perdana BoP.
Keputusan Vatikan ini mencerminkan komitmen kuat terhadap prinsip multilateralisme dan penegasan peran utama PBB dalam penyelesaian konflik global, di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks terkait isu Gaza.
