JAKARTA – Hamas memperkuat cengkeramannya atas Jalur Gaza dengan menempatkan loyalis di posisi kunci pemerintahan, mengumpulkan pajak, dan membayar gaji. Penilaian ini muncul dari dokumen militer Israel yang dilansir dari sumber-sumber Palestina.
Pengaruh berkelanjutan Hamas atas struktur kekuasaan di Gaza menimbulkan keraguan terhadap prospek rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump, yang mensyaratkan kelompok tersebut menyerahkan senjata sebagai imbalan penarikan militer Israel. Dewan Perdamaian Internasional Trump bahkan telah menggelar pertemuan perdananya di Washington pada Kamis (19/2/2026).
“Hamas sedang memajukan langkah-langkah di lapangan yang dimaksudkan untuk mempertahankan pengaruh dan cengkeramannya di Jalur Gaza ‘dari bawah ke atas’ dengan cara mengintegrasikan pendukungnya ke dalam kantor-kantor pemerintahan, aparatur keamanan, dan otoritas lokal,” tulis dokumen militer Israel yang diserahkan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Hamas menyatakan siap menyerahkan administrasi kepada komite teknokrat Palestina yang dipimpin Ali Shaath, tapi Israel belum mengizinkan anggota komite masuk ke Gaza. Seorang pejabat Israel menolak gagasan peran masa depan Hamas sebagai “fantasi yang bengkok” dan menegaskan, “Hamas telah selesai sebagai otoritas pemerintahan di Jalur Gaza.”
Gubernur Baru dan Pajak Selundupan
Menurut sumber Palestina, Hamas telah menunjuk lima gubernur distrik yang terkait dengan Brigade al-Qassam serta mengganti pejabat senior di kementerian ekonomi dan dalam negeri. Hamas juga mengumpulkan pajak dari sektor swasta, termasuk barang selundupan seperti rokok, baterai, panel surya, dan ponsel.
“Hamas sedang berupaya mengatur pasar dan jalan melalui polisi lalu lintas,” kata Mustafa Ibrahim, komentator politik Gaza. Hamas disebut memperoleh ratusan juta shekel dari pajak rokok selundupan sejak perang dimulai.
Pertemuan Dewan Perdamaian Trump
Penunjukan komite Shaath menandai fase baru rencana Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Dewan Perdamaian diharapkan menerima laporan komite tersebut dan mengumumkan negara-negara yang akan menyediakan personel untuk pasukan stabilisasi PBB.
Namun, Israel menegaskan menolak peran apa pun bagi Hamas setelah serangan Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari 1.200 orang. Serangan balasan Israel telah menewaskan lebih dari 72.000 orang, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.
Hamas, yang merebut Gaza dari Fatah pada 2007, kini kembali mengoperasikan 14 dari 17 kementerian dan 13 dari 25 kotamadya. “Langkah-langkah organisasional yang diambil selama periode lalu diperlukan untuk mencegah runtuhnya sistem pelayanan,” kata Thawabta dari Hamas.
