JAKARTA – Pemerintah Indonesia resmi menerima penunjukan sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) di Jalur Gaza, pasukan gabungan di bawah naungan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Penunjukan ini diumumkan oleh Komandan ISF, Mayor Jenderal Jasper Jeffers, dalam pertemuan perdana BoP di Washington, D.C.
Indonesia berencana mengerahkan hingga 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung misi stabilisasi tersebut. Kontribusi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu penyumbang pasukan terbesar dalam kekuatan multinasional yang melibatkan negara-negara seperti Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Sementara itu, Mesir dan Yordania berkomitmen melatih kepolisian lokal.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal, yang akrab disapa Deng Ical, menyikapi rencana ini dengan hati-hati. Ia menekankan bahwa wilayah Gaza masih merupakan zona konflik aktif dengan risiko tinggi terhadap keselamatan prajurit.
“Pengiriman pasukan ke Gaza membutuhkan kesiapan khusus, baik dari sisi strategi, perlengkapan, hingga mitigasi risiko. Potensi gesekan dengan pasukan perlawanan di Gaza sangat besar dan tidak bisa dianggap ringan,” ujar Deng Ical, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, keputusan strategis semacam ini tidak boleh diambil secara tergesa-gesa. Deng Ical mendesak agar Komisi I DPR segera menggelar rapat kerja khusus bersama Kementerian Pertahanan untuk mengupas tuntas rencana tersebut.
“Pertemuan ini penting agar publik mengetahui secara jelas tujuan, mandat, aturan pelibatan (rules of engagement), serta skema perlindungan bagi prajurit kita. Jangan sampai ada keputusan strategis yang minim penjelasan kepada rakyat,” tegasnya.
Deng Ical juga merujuk pernyataan Mayor Jenderal Jasper Jeffers terkait rencana operasional ISF. Pasukan akan ditempatkan di lima sektor, dengan masing-masing sektor mendapat satu brigade. Pada tahap awal, fokus diarahkan ke sektor Rafah sekaligus memulai pelatihan kepolisian. Dalam jangka panjang, ISF menargetkan pembentukan 12.000 personel kepolisian Gaza serta total 20.000 tentara ISF.
Rencana tersebut memunculkan kekhawatiran Deng Ical terkait implikasi terhadap kedaulatan Palestina.
“Kalau melihat rencana itu, ISF akan betul-betul menguasai dan mengendalikan Gaza. Pertanyaannya, di mana kedaulatan rakyat Gaza? Apakah ini bukan bentuk penjajahan baru?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa akar masalah utama di Gaza adalah agresi berkelanjutan dari Israel. Oleh karena itu, mandat ISF seharusnya difokuskan pada penghentian serangan Israel dan pembebasan wilayah Palestina, bukan pengambilalihan kendali.
“Mandat pasukan stabilisasi adalah menjaga perdamaian, bukan mengambil alih kendali wilayah. Biarlah warga Gaza yang mengatur wilayah mereka sendiri,” tegasnya.
Pemerintah Indonesia sebelumnya menegaskan bahwa kontribusi TNI dalam ISF bersifat non-kombat, dengan prioritas pada aspek kemanusiaan, medis, serta rehabilitasi infrastruktur. Namun, pengawasan DPR dinilai krusial untuk memastikan misi tetap selaras dengan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang pro-Palestina dan menjunjung tinggi kedaulatan bangsa.
