Bencana banjir bandang dahsyat yang menyapu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar fenomena alam, melainkan sebuah “tamparan keras” bagi pemerintah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa tragedi ini mewajibkan evaluasi fundamental terhadap cara Indonesia mengelola paru-paru dunianya.
Data terbaru per 18 Februari 2026 mencatat angka yang memilukan: 1.205 orang tewas dan 339 orang masih hilang. Bencana yang bermula sejak akhir 2025 ini tak hanya merusak infrastruktur, tapi menghapus 29 desa dari peta Indonesia. Peneliti menyebut ini adalah akumulasi “dosa ekologis” akibat deforestasi parah di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS).
Krisis Personel: 1 Petugas Jaga 25.000 Hektare
Salah satu titik lemah yang dibongkar Menhut adalah ketimpangan pengamanan hutan yang ekstrem. Bayangkan, 125 juta hektare hutan nasional saat ini hanya dijaga oleh sekitar 4.800 polisi kehutanan (polhut).
-
Rasio Nasional: 1 petugas harus mengawasi 25.000 hektare.
-
Krisis Aceh: 3,5 juta hektare hutan hanya diawasi oleh 63 polhut.
Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto telah merestui langkah revolusioner: penambahan hingga 70.000 polisi kehutanan untuk mencapai rasio ideal 1 petugas per 2.000 hektare.
Perlawanan Terhadap “Pemain” Hutan
Pemerintah mulai menunjukkan “taringnya” dalam reformasi struktural. Sebagai bentuk ketegasan, Kementerian Kehutanan telah mencabut 61 izin pemanfaatan hutan seluas 2,5 juta hektare yang dinilai berkinerja buruk dan abai terhadap kelestarian.
Selain itu, strategi pemulihan akan difokuskan pada:
-
Perhutanan Sosial: Menjadikan masyarakat sebagai garda terdepan penjaga hutan.
-
Hutan Adat: Menargetkan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat dalam empat tahun ke depan.
-
Rehabilitasi DAS: Alokasi anggaran Rp29,07 miliar untuk memulihkan lahan kritis di wilayah terdampak.
Membangun Benteng Masa Depan
“Peran masyarakat tidak akan terkalahkan dalam mengamankan hutan,” ujar Raja Juli Antoni. Dengan revisi UU Kehutanan, digitalisasi satu peta, dan pembentukan Satgas DAS lintas kementerian, pemerintah berjanji menjadikan bencana ini sebagai cambuk terakhir untuk membenahi sektor kehutanan.
Harapannya jelas: agar di masa depan, hujan tak lagi membawa maut, melainkan berkah bagi masyarakat di sekitar hutan.
