Rencana besar PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendatangkan 105.000 unit kendaraan niaga dari India senilai Rp24,66 triliun resmi menginjak rem dalam. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, secara tegas meminta pemerintah menunda proyek raksasa tersebut menyusul gelombang protes dari berbagai lapisan industri otomotif nasional.
Merespons tekanan parlemen, Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan kesiapannya untuk membatalkan atau menunda proses tersebut. “Apa pun kata DPR dan pemerintah, kami ikut. Kami taat, setia, dan loyal kepada negara dan rakyat,” ujar Joao, Senin (23/2/2026).
Dalih Harga Murah vs Nasib Pabrik Lokal
Agrinas awalnya merencanakan impor masif ini untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pesanan tersebut mencakup 35.000 unit Scorpio dari Mahindra, serta 35.000 unit pikap Yodha dan 35.000 truk Ultra dari Tata Motors.
Joao beralasan bahwa produk India dipilih karena harganya hampir 50 persen lebih murah dibandingkan pasar domestik, sebuah langkah yang diklaim sebagai bentuk efisiensi APBN. Namun, argumen ini justru menyulut api kemarahan di dalam negeri:
-
Ancaman “Pembunuhan” Industri: Kadin Indonesia menilai impor kendaraan dalam bentuk utuh (CBU) adalah langkah “membunuh” industri otomotif lokal.
-
Kapasitas Melimpah: Gaikindo menegaskan bahwa pabrikan domestik memiliki kapasitas produksi pikap lebih dari 400.000 unit per tahun, jauh di atas kebutuhan Agrinas.
-
Bahaya PHK: GIAMM memperingatkan bahwa jika pesanan ini jatuh ke tangan asing, gelombang PHK di sektor komponen otomotif yang sudah terjadi sejak 2025 akan semakin parah.
Menteri Perindustrian Melawan
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi salah satu penentang paling vokal di kabinet. Menurut perhitungannya, jika 70.000 unit pikap tersebut diproduksi di dalam negeri, dampak ekonomi yang tercipta (backward linkage) bisa mencapai Rp27 triliun, yang akan menghidupkan sektor ban, kaca, baterai, hingga elektronik nasional.
Menanggapi keberatan Menperin, Joao justru melontarkan pertanyaan provokatif, “Apakah Anda berpihak kepada rakyat atau kepada produsen otomotif?”
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa keputusan final harus menunggu Presiden Prabowo Subianto kembali dari kunjungan kerja luar negeri. Mengingat besarnya nilai kontrak yang setara dengan seluruh penjualan pikap domestik setahun, kebijakan ini memerlukan pertimbangan matang agar program penguatan pangan desa tidak justru melumpuhkan jantung industri manufaktur nasional.
