JAKARTA – Perdebatan soal kerja sama halal Indonesia dan Amerika Serikat memanas di ruang digital. Menanggapi hal itu, Kepala BPJPH Haikal Hasan menegaskan bahwa sistem sertifikasi halal AS memenuhi standar internasional dan tidak mengancam kedaulatan halal nasional.
Haikal Hasan menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak lagi layak dipersoalkan dari sisi standar halal. “Perlu digarisbawahi bahwa dalam urusan halal, Amerika itu sebenarnya sudah halal. Amerika juga telah comply dengan aturan SMIC,” ujarnya, merujuk pada Standard and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIC) yang berada di bawah naungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Haikal menyoroti sejumlah lembaga sertifikasi halal di Amerika Serikat yang beroperasi secara independen dan mengikuti prinsip-prinsip Islam. “Di Amerika Serikat sudah ada lembaga seperti HTO (Halal Transactions of Omaha), ISA (Islamic Services of America), ISWA (Islamic Society of Washington Area), dan AHF (American Halal Foundation). Lembaga-lembaga ini diverifikasi dan dipayungi oleh SMIC,” jelasnya.
Menurut Haikal, perdebatan seharusnya tidak lagi berfokus pada halal atau tidaknya produk dari Amerika Serikat, melainkan pada mekanisme prosesnya. “Bukan lagi bicara halal atau tidak halal. Yang kita bicarakan adalah prosesnya. Prosesnya sudah halal di Amerika dan akan datang ke Indonesia dengan label halal yang telah disetujui serta diverifikasi. Jadi, sebenarnya tidak ada masalah,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa kerja sama tersebut didasarkan pada Mutual Recognition Agreement (MRA) yang telah disepakati kedua negara. Haikal menyayangkan kegaduhan yang muncul di ruang publik. “Selama ada MRA, seharusnya tidak perlu lagi diperdebatkan. Ini sesuatu yang sudah kita sepakati dengan baik,” ujarnya.
Untuk memperjelas konteks, Haikal membacakan salah satu poin penting dalam kesepakatan. Ia menekankan bahwa Indonesia akan menerima praktik penyembelihan Amerika Serikat sepanjang sesuai dengan hukum Islam atau standar SMIC. Menurutnya, masyarakat perlu membaca kesepakatan secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Haikal Hasan juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengorbankan kedaulatan nasional dalam kebijakan halal. “Tidak mungkin kita main-main soal halal. Prinsipnya tetap mencintai dan mengutamakan produk Indonesia serta produk dalam negeri yang telah tersertifikasi halal,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengaitkan polemik yang berkembang dengan maraknya misinformasi di media sosial. Haikal memastikan bahwa seluruh kebijakan telah melalui pertimbangan matang dan tetap berpijak pada prinsip syariah serta kepentingan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Haikal turut memaparkan langkah strategis BPJPH di tingkat global. Ia menyebut adanya kerja sama internasional yang telah dimulai, termasuk penandatanganan di Makkah Halal Forum bersama Arab Saudi. Ke depan, BPJPH juga merencanakan penguatan kolaborasi dengan negara-negara ASEAN, termasuk Malaysia.
Haikal menyoroti capaian sertifikasi halal nasional yang dinilainya signifikan. “Dalam satu tahun, sertifikasi halal produk dalam negeri telah mencapai jutaan produk. Ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam ekosistem halal,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Haikal berharap polemik yang berkembang dapat mereda. Ia mengajak masyarakat untuk tetap percaya pada sistem yang telah dibangun pemerintah serta mendukung penguatan industri halal nasional. Menurutnya, kerja sama internasional justru dapat membuka peluang ekonomi tanpa mengabaikan prinsip keagamaan.
