JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menjadwalkan sidang isbat untuk menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Idulfitri 2026 pada Kamis, 19 Maret 2026, bertepatan dengan 29 Ramadan 1447 H. Sidang akan digelar di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta, dan menjadi dasar penetapan tanggal Lebaran secara nasional.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa proses penetapan dilakukan melalui mekanisme terpadu antara perhitungan astronomi dan verifikasi lapangan.
“Sidang isbat akan diawali dengan paparan posisi hilal berdasarkan data hisab, kemudian dilanjutkan dengan laporan hasil rukyat dari berbagai titik pemantauan di Indonesia,” ujar Abu Rokhmad dalam keterangan resmi Kemenag, Minggu (1/03/2026).
Ia menjelaskan, keputusan akhir akan diambil setelah pemerintah memvalidasi data hisab dan mencermati laporan rukyat yang masuk pada hari pelaksanaan sidang.
Proyeksi Pemerintah dan Sikap NU
Meski keputusan resmi menunggu hasil sidang isbat, kalender Hijriah yang diterbitkan pemerintah memproyeksikan 1 Syawal 1447 H berpotensi jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Proyeksi tersebut mengacu pada sistem kalender Hijriah yang digunakan pemerintah dan juga menjadi rujukan umum bagi Nahdlatul Ulama.
Namun, tanggal tersebut masih bersifat sementara. Pemerintah bersama NU tetap menunggu hasil rukyat hilal pada 29 Ramadan sebagai dasar final penetapan.
Sidang isbat sendiri melibatkan unsur pemerintah, perwakilan organisasi masyarakat Islam, ahli falak, serta duta besar negara sahabat. Hasilnya akan diumumkan kepada publik melalui konferensi pers resmi setelah salat Magrib.
Muhammadiyah Tetapkan 20 Maret 2026
Di sisi lain, Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Penetapan itu tercantum dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 H.
Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yakni sistem perhitungan matematis posisi bulan baru tanpa mensyaratkan observasi langsung. Dalam metode tersebut, apabila secara astronomis bulan telah berada di atas ufuk setelah terjadi ijtimak (konjungsi), maka keesokan harinya ditetapkan sebagai awal bulan baru.
Karena berbasis kalkulasi astronomi murni, keputusan organisasi tersebut dapat diumumkan jauh hari sebelum pelaksanaan rukyat.
Akar Perbedaan Metode
Potensi perbedaan penetapan Idulfitri 2026 berangkat dari perbedaan metodologi penentuan awal bulan Hijriah.
Pada metode hisab wujudul hilal yang digunakan Muhammadiyah, ada dua parameter utama: terjadinya ijtimak sebelum matahari terbenam dan posisi bulan berada di atas ufuk saat matahari terbenam. Jika dua syarat itu terpenuhi, awal bulan baru langsung ditetapkan tanpa menunggu visibilitas hilal.
Sementara itu, pemerintah bersama NU mengombinasikan hisab dan rukyat. Penetapan dilakukan melalui sidang isbat dengan mempertimbangkan standar visibilitas hilal yang telah disepakati secara regional.
Mengacu Kriteria MABIMS
Indonesia mengikuti kriteria yang disepakati dalam forum Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Berdasarkan kriteria terbaru, hilal dinyatakan mungkin terlihat apabila memenuhi batas minimal ketinggian dan elongasi tertentu saat matahari terbenam.
Parameter tersebut mencakup tinggi hilal minimum serta sudut elongasi bulan terhadap matahari. Jika pada 29 Ramadan 1447 H posisi hilal belum memenuhi ambang batas visibilitas, pemerintah berpotensi menetapkan 1 Syawal sehari setelah keputusan Muhammadiyah.
Sebaliknya, apabila posisi hilal memenuhi kriteria dan terkonfirmasi melalui rukyat, peluang penetapan yang seragam tetap terbuka.
Hingga pelaksanaan sidang isbat pada 19 Maret 2026, potensi perbedaan tanggal antara pemerintah dan Muhammadiyah masih mungkin terjadi. Pemerintah menegaskan keputusan final akan diumumkan setelah seluruh laporan rukyat diverifikasi dan dibahas dalam forum tertutup sidang isbat.
