JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa rencana penerapan work from home (WFH) tidak berkaitan dengan ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang hingga kini dipastikan tetap aman dan terkendali.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Ia menekankan bahwa isu WFH yang berkembang di tengah publik tidak boleh dikaitkan dengan kekhawatiran pasokan energi, karena kondisi cadangan BBM nasional masih berada dalam situasi stabil.
“Insyaallah pasokan BBM di dalam negeri tidak ada masalah, jadi tidak ada kaitannya dengan wacana WFH,” ucapnya.
Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, pemerintah justru melihat momentum ini sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi nasional.
Kebijakan WFH dinilai menjadi salah satu langkah strategis yang dapat mendorong penghematan, terutama dalam konsumsi energi dan mobilitas masyarakat.
Menurut Prasetyo, pendekatan efisiensi tersebut menjadi bagian dari upaya evaluasi menyeluruh terhadap pola kerja dan penggunaan sumber daya negara.
“Kami ingin hal ini menjadi momentum untuk mengoreksi, memperbaiki, dan mengefisienkan diri,” ujarnya.
“Salah satunya dengan pemberlakuan work from home.”
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa gagasan penerapan WFH juga muncul dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan dinamika global saat ini.
Pemerintah kini tengah menggodok skema terbaik agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif tanpa mengganggu produktivitas nasional.
“Kami mulai menyadari bahwa semua harus bersama-sama mengefisienkan diri,” ujarnya.
Meski demikian, waktu pasti penerapan kebijakan WFH tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan segera diumumkan kepada publik dalam waktu dekat.***
