JAKARTA – Kebijakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump dalam melancarkan operasi militer terhadap Iran memicu kebingungan di kalangan publik. Alih-alih semakin jelas, tujuan perang justru dinilai makin tidak transparan sejak serangan dimulai pada 28 Februari lalu.
Hasil survei terbaru yang digelar CBS News bersama YouGov pada 17–20 Maret menunjukkan, sekitar 68 persen dari 3.300 responden menilai pemerintah belum memberikan penjelasan yang gamblang terkait tujuan serangan ke Iran.
Angka tersebut meningkat enam poin dibanding survei awal Maret, tak lama setelah AS bersama Israel meluncurkan serangan rudal. Saat itu, 62 persen responden menyatakan hal serupa, sementara 38 persen merasa tujuan pemerintah sudah cukup jelas. Kini, hanya 32 persen yang menilai penjelasan pemerintah memadai.
Dalam pernyataan awalnya, Trump menyebut operasi militer bertujuan melumpuhkan kekuatan Angkatan Laut Iran, mencegah ancaman terhadap negara-negara Timur Tengah, serta menghentikan potensi pengembangan senjata nuklir oleh Teheran.
Namun, tingkat ancaman Iran terhadap AS masih dipertanyakan. Dalam sidang Komite Intelijen Senat pekan lalu, Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard menyampaikan bahwa Iran tidak membangun kembali fasilitas nuklir yang sebelumnya rusak akibat serangan AS tahun lalu.
Di sisi lain, pernyataan Trump juga memicu spekulasi baru. Presiden AS itu beberapa kali mengindikasikan keinginan untuk ikut menentukan kepemimpinan baru di Iran. Bahkan, pada awal Maret, sekitar 80 persen responden survei menilai tujuan utama perang adalah mengganti rezim di Teheran.
Ketidakjelasan juga terlihat dari perbedaan pernyataan pejabat pemerintah terkait durasi konflik. Trump sempat memperkirakan perang berlangsung empat hingga lima minggu, namun Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyebut tidak ada batas waktu pasti.
Meski Trump mengklaim AS hampir mencapai target, ia menegaskan hanya akan menerima “penyerahan tanpa syarat” dari Iran. Namun dalam pernyataan terbaru pekan lalu, ia membuka kemungkinan mengakhiri konflik lebih cepat dari jadwal, meski tanpa gencatan senjata.
Perubahan narasi ini menuai kritik, termasuk dari internal Partai Republik. Senator Thom Tillis secara terbuka mengakui kebingungan tersebut. “Saya tidak tahu, dan saya pikir ini adalah masalah nyata,” ujarnya kepada ABC News.
Tekanan juga datang dari kalangan keamanan nasional. Joe Kent mengundurkan diri pekan lalu, dengan alasan tidak menemukan bukti kuat bahwa Iran menjadi ancaman langsung bagi AS.
Di tengah situasi ini, mayoritas warga Amerika berharap konflik segera diakhiri. Lebih dari separuh responden menilai upaya mengganti kepemimpinan Iran bukanlah prioritas. Sementara itu, kekhawatiran perang berkepanjangan meningkat—37 persen memperkirakan konflik bisa berlangsung berbulan-bulan, dan 14 persen menilai potensi perang hingga bertahun-tahun.
