JAKARTA – Partai Sosial Demokrat pimpinan Mette Frederiksen meraih suara terbanyak dalam pemilu Denmark, namun gagal memperoleh mandat jelas untuk membentuk pemerintahan. Dengan 100% suara dihitung pada Rabu dini hari, partai perdana menteri hanya mengantongi hampir 22% suara. Blok merah yang terdiri dari partai-partai berhaluan kiri kekurangan 84 kursi untuk mayoritas di parlemen beranggotakan 179 kursi.
Blok biru yang berhaluan kanan juga tidak mampu meraih mayoritas, hanya memperoleh 77 kursi. Situasi ini menjadikan partai Moderat pimpinan Menteri Luar Negeri Lars Løkke Rasmussen sebagai penentu dengan 14 kursi. Rasmussen mendesak para pemimpin partai besar untuk “turun dari pepohonan” dan bergabung dengannya di posisi tengah. “Yang jelas – dengan segala keraguan yang mungkin ada – menurut saya adalah tidak ada mayoritas merah di sebelah kiri kita, dan tidak ada mayoritas hitam-biru di sebelah kanan kita,” katanya disambut sorak sorai, dilansir dari The Guardian, Rabu (25/3/2026).
Troels Lund Poulsen, pemimpin Partai Liberal Denmark, menegaskan dirinya masih kandidat perdana menteri dan menolak koalisi dengan Sosial Demokrat. “Kita membutuhkan pemerintahan baru. Dan itulah mengapa saya senang bahwa Venstre telah menjadi partai biru terbesar,” ujarnya.
Frederiksen menghadapi prospek sulit untuk masa jabatan ketiga setelah hasil buruk dalam pemilu kota November lalu. Ia sebelumnya menyerukan pemilu lebih awal dengan harapan mendapat keuntungan dari “lonjakan popularitas Greenland” usai menolak ancaman Donald Trump terhadap wilayah otonom tersebut. “Rusia tidak boleh dibiarkan menang atau bahwa Greenland tidak untuk dijual,” tegasnya dalam kampanye.
Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menyebut pemilu kali ini sebagai yang terpenting bagi parlemen Denmark dalam sejarah pulau Arktik itu. “Kita berada di masa di mana sebuah negara adidaya mencoba untuk menguasai, mengambil alih, dan mengendalikan kita,” katanya.
Meski isu Greenland sempat mendominasi pemberitaan internasional, pemilu lebih banyak dipengaruhi isu domestik seperti pajak kekayaan, krisis biaya hidup, hukum imigrasi, serta hak-hak hewan. Pajak kekayaan yang diusulkan Sosial Demokrat menuai dukungan dari sayap kiri, namun ditentang kalangan kaya Denmark.
Dalam beberapa minggu ke depan, Denmark diperkirakan akan memasuki perundingan koalisi panjang, dengan Rasmussen berperan penting sebagai penentu arah pemerintahan baru.