JAKARTA – Program revitalisasi sekolah yang digulirkan pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga terbukti menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat secara luas.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa program ini menciptakan dampak signifikan dengan membuka lapangan kerja dan menghidupkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.
Dalam pemaparan resmi di Kantor Staf Presiden, Jakarta, ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah telah melibatkan ratusan ribu tenaga kerja dari masyarakat sekitar lokasi pembangunan.
“Data yang diterima KSP menunjukkan bahwa setiap satu sekolah rata-rata melibatkan sekitar 22 pekerja dari masyarakat setempat. Jadi ada 16 ribu titik yang bergerak dengan sekian jumlah pekerja. Secara keseluruhan, tercatat 238.131 pekerja yang terlibat dalam program ini,” ujar Qodari dalam konferensi pers update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3).
Ia menjelaskan bahwa tenaga kerja tersebut mencakup berbagai profesi, mulai dari tenaga teknis seperti insinyur dan pengawas proyek hingga pekerja pendukung lainnya, sehingga memberikan efek berantai terhadap ekonomi lokal.
Selain penyerapan tenaga kerja, program ini juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan UMKM yang terlibat dalam penyediaan kebutuhan proyek pembangunan sekolah.
Tercatat sekitar 58 ribu pelaku UMKM ikut bergerak, mulai dari penyedia bahan bangunan lokal hingga usaha percetakan dan penyedia perlengkapan alat tulis.
“Program ini juga menyumbang pada pendapatan daerah melalui pajak dan konsumsi lokal,” tambahnya.
Lebih jauh, Qodari menegaskan bahwa tujuan utama program revitalisasi sekolah adalah memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas.
Program ini tidak hanya menyasar perbaikan fisik bangunan, tetapi juga peningkatan sarana penunjang pembelajaran secara menyeluruh.
“Memastikan ruang belajar yang aman, lingkungan yang sehat, termasuk area perbaikan toilet atau pembuatan toilet, serta fasilitas pembelajaran yang optimal. Ini adalah investasi jangka panjang negara dalam membangun generasi masa depan,” ujar Qodari.
Pada tahun 2025, pemerintah awalnya menargetkan perbaikan 10.000 sekolah, namun jumlah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 16.167 unit atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Hingga 11 Maret 2026, realisasi program menunjukkan progres signifikan dengan 16.062 sekolah telah rampung, sementara 105 lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
Untuk tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp14,1 triliun guna merevitalisasi 11.744 satuan pendidikan.
Tak berhenti di situ, pemerintah juga merencanakan ekspansi besar dengan target tambahan hingga 60 ribu sekolah di seluruh Indonesia.
Untuk mendukung ambisi tersebut, pemerintah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun yang saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan.
Qodari menegaskan bahwa perluasan program ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
“Jadi kalau kita lihat, ini komitmen Presiden Prabowo untuk pendidikan sangat kuat,” pungkasnya.***
