TEHERAN, IRAN – Pemerinyah Iran melontarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat agar tidak bersikap bodoh dengan menjadikan gencatan senjata sebagai taktik untuk menipu atau menyusun agresi baru. Peringatan itu disampaikan di tengah dinamika kesepakatan penghentian pertempuran yang sebelumnya telah diumumkan.
Teheran menegaskan bahwa setiap upaya diplomasi harus dilakukan secara jujur dan tidak boleh dijadikan kedok untuk melanjutkan konflik. Menurutnya, jika AS menggunakan pendekatan yang keliru atau menyesatkan, hal itu justru akan memperburuk situasi kawasan dan menggagalkan peluang perdamaian yang telah terbuka.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Majid Takht Ravanchi, dalam pertemuan dengan para duta besar asing, kepala misi diplomatik, dan perwakilan organisasi internasional di Teheran pada Jumat (10/4/2026), menegaskan bahwa negaranya tidak akan melanjutkan gencatan senjata tanpa jaminan kuat bahwa tidak akan ada serangan lanjutan di masa depan.
“Iran selalu menyambut diplomasi dan dialog,” ujar Ravanchi, seraya menegaskan bahwa negosiasi tidak boleh dijadikan dalih untuk menipu atau mempersiapkan jalan bagi agresi baru.
Iran juga menolak keras skema gencatan senjata yang hanya memberi kesempatan bagi pihak lawan untuk memperkuat diri. Menurut Ravanchi, kesepakatan semacam itu justru berbahaya karena memungkinkan musuh kembali melancarkan serangan.
“Kami tidak menginginkan gencatan senjata yang memungkinkan musuh untuk mempersenjatai diri kembali dan melakukan agresi lagi,” katanya.
Teheran secara tegas mengingatkan Washington agar tidak mengulangi kesalahan dengan bertindak seolah-olah dapat mengelabui Iran melalui jalur negosiasi.
Peringatan itu muncul sebagai respons atas kekhawatiran bahwa gencatan senjata dapat dimanfaatkan sebagai langkah taktis sebelum melancarkan agresi baru.
Sementara itu, Iran juga mengungkapkan bahwa sepuluh poin tuntutan mereka telah diterima oleh Presiden AS Donald Trump sebagai dasar negosiasi yang akan digelar di Pakistan. Tuntutan tersebut mencakup jaminan non-agresi terhadap Iran, kendali atas Selat Hormuz, pengakuan hak pengayaan uranium, hingga pencabutan seluruh sanksi AS.
Selain itu, Iran menuntut pencabutan resolusi Dewan Keamanan PBB dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), pembayaran ganti rugi perang, penarikan pasukan AS dari kawasan, serta penghentian permusuhan di semua front, termasuk Lebanon. Dengan tuntutan yang bersifat menyeluruh ini, Iran menegaskan bahwa setiap proses perundingan hanya akan berlangsung jika ada komitmen nyata, bukan sekadar taktik diplomasi semu.
