Ketum Bahlil Keluarkan Perintah ke Kader Golkar Usai Nus Kei Tewas Ditikam

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia bergerak cepat merespons tewasnya Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, dalam insiden penikaman di Bandara Karel Sadsuitubun, Minggu (19/4/2026).

Selain menyampaikan duka cita, Bahlil langsung menginstruksikan jajaran pengurus pusat Partai Golkar untuk mengawal proses hukum hingga tuntas. Langkah itu disebut sebagai bentuk keseriusan partai dalam mengusut kasus yang menewaskan salah satu kader utamanya di daerah.

“Kami turut berduka atas meninggalnya Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, saudara saya, Bang Nus. Semoga diterima oleh Allah SWT,” kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Bahlil menegaskan, kematian Nus Kei menjadi perhatian serius DPP Partai Golkar. Karena itu, ia telah memberi arahan langsung kepada Sekretaris Jenderal DPP Golkar M. Sarmuji untuk turun mendampingi dan memantau penanganan perkara tersebut.

“Saya sudah meminta kepada Sekjen untuk mendampingi dalam rangka mengawal proses ini sampai tuntas,” ujarnya.

Instruksi tersebut menandai sikap resmi Golkar agar kasus penikaman yang menewaskan Nus Kei tidak berhenti di tengah jalan. Partai berlambang pohon beringin itu ingin proses hukum berjalan transparan dan menyeluruh.

Meski menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum, Bahlil meminta penyelidikan dilakukan secara serius serta mengungkap seluruh fakta yang ada.

“DPP Golkar meminta agar kasus ini diusut secara tuntas dan diselesaikan secara seksama,” tegasnya.

Insiden yang menewaskan Nus Kei sebelumnya mengejutkan publik, terutama kader Golkar di Maluku Tenggara. Sebab, korban dikenal sebagai tokoh penting partai di wilayah tersebut.

Hingga kini, aparat kepolisian masih mendalami motif penikaman serta memburu seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kejadian di Bandara Karel Sadsuitubun itu.

Golkar berharap penanganan kasus berjalan cepat dan adil, sehingga keluarga korban memperoleh kepastian hukum serta masyarakat mendapatkan kejelasan atas peristiwa tersebut.