JAKARTA – Pemerintah menyiapkan opsi pembiayaan untuk memenuhi kewajiban utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pembayaran sekitar Rp1 triliun per tahun masih dapat ditangani pemerintah.
Menurut Purbaya, kemampuan keuangan sejumlah badan usaha yang berada di bawah Kementerian Keuangan dapat mendukung pembayaran tersebut.
Ia menyebut perusahaan milik negara dengan laba tahunan Rp3 triliun hingga Rp4 triliun saja sudah memiliki kapasitas untuk membantu.
“Kalau kita lihat salah satu perusahaan apa, salah satu BUMN di bawah Kementerian Keuangan, yang kita yang agak kecil aja untungnya, setahun 3 sampai 4 triliun,” kata Purbaya kepada media di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (9/9/2026).
Ia kemudian mencontohkan Jasa Marga sebagai salah satu perusahaan yang dinilai memiliki kemampuan untuk ikut menopang kewajiban Whoosh.
“Jasa Marga kan bisa. Tambah satu lagi ada yang untung 6 sampai 7 triliun. Jadi cukup, enggak ada masalah,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan badan usaha atau Special Mission Vehicle (SMV) yang nantinya akan dilibatkan dalam skema tersebut.
Dua SMV yang sebelumnya disebut berpotensi menangani kewajiban itu adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Indonesia Investment Authority (INA).
Purbaya masih menunggu proses pengalihan tanggung jawab pembayaran utang Whoosh dari Danantara kepada Kementerian Keuangan.
Serah terima tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15 September 2026 dan menjadi dasar pemerintah menyusun mekanisme pembayaran selanjutnya.
Setelah pengalihan dilakukan, Kementerian Keuangan akan menata kembali skema pembayaran utang proyek kereta cepat tersebut.
Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah restrukturisasi kewajiban dengan memperpanjang tenor pembayaran hingga 80 tahun.
Purbaya mengatakan pembahasan lebih detail dengan pihak China belum dapat dilakukan sebelum tanggung jawab tersebut resmi berada di Kementerian Keuangan.
“Nanti saya rapikan lagi ke depan kalau ada dari Tiongkok, segala macam, ini kan belum resmi ke saya, jadi saya belum bisa mewakili KCIC bicara dengan yang Tiongkok.”, tukasnya.
Dengan demikian, pemerintah masih berada pada tahap menyiapkan skema final sebelum menentukan sumber dana dan mekanisme pembayaran utang Whoosh.***
