JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh sekadar tercatat sebagai penanggung jawab dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka diwajibkan hadir langsung saat proses memasak dan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Sudaryono bahkan mengancam akan mencopot kepala dapur yang tidak serius menjalankan tugasnya. Penegasan itu disampaikan saat meninjau pelaksanaan program MBG di Sulawesi Selatan.
Menurut Sudaryono, kehadiran kepala SPPG diperlukan terutama pada jam-jam awal proses memasak. Pengawasan sejak tahap persiapan dinilai penting untuk memastikan makanan yang disiapkan bagi penerima manfaat memenuhi standar yang telah ditetapkan.
“Kepala dapur harus hadir saat pagi-pagi memasak. Harus memimpin memasak, memastikan SOP dijalankan dan harus serius,” kata Sudaryono.
Ia menegaskan pengawasan tersebut bukan sekadar formalitas. BGN ingin memastikan setiap dapur menjalankan prosedur secara konsisten karena makanan yang diproduksi akan dikonsumsi oleh anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.
Sudaryono menyebut kepala dapur yang tidak hadir, tidak serius bekerja, atau mengabaikan SOP dapat dikenai tindakan tegas. Menurut dia, kualitas layanan MBG berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat.
“Kalau tidak hadir, tidak serius, tidak menjalankan SOP, saya pecat. Karena ini menyangkut kesehatan dan nyawa manusia,” tegasnya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperketat pengawasan terhadap ribuan dapur MBG yang kini beroperasi di berbagai daerah.
Sudaryono sebelumnya menyebut jumlah dapur yang telah beroperasi secara nasional mencapai sekitar 27.022 titik. Dalam waktu yang sama, BGN juga membuka ratusan titik baru di sejumlah provinsi.
Dengan jumlah dapur yang terus bertambah, BGN tidak hanya mengandalkan laporan dari masing-masing SPPG. Pengawasan juga diarahkan untuk memastikan proses produksi makanan, kebersihan, kedisiplinan pekerja, hingga distribusi ke sekolah dan penerima manfaat berjalan sesuai ketentuan.
Sudaryono meminta pengelola dapur tidak bekerja sekadarnya. Ia mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG agar memahami bahwa setiap makanan yang diproduksi akan langsung dikonsumsi oleh masyarakat.
Karena itu, standar kebersihan dan keamanan pangan menjadi perhatian utama. Mulai dari penggunaan sarung tangan hingga cara mempersiapkan bahan makanan harus mengikuti SOP.
Ia juga meminta pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ikut melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap dapur MBG. Pemeriksaan, kata dia, bahkan dapat dilakukan pada dini hari ketika proses memasak berlangsung.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan pengawasan tidak hanya dilakukan di atas kertas, tetapi benar-benar melihat kondisi dapur ketika aktivitas produksi berlangsung.
BGN juga tengah menyiapkan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memperkuat kontrol terhadap dapur MBG. Salah satunya melalui pemasangan dan integrasi CCTV yang nantinya dapat dipantau dari pusat.
Dengan sistem tersebut, pengawasan terhadap dapur tidak sepenuhnya bergantung pada pemeriksaan manual. BGN dapat memantau aktivitas dapur secara lebih terpusat sekaligus menindaklanjuti apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan.
Bagi Sudaryono, penguatan pengawasan diperlukan seiring dengan semakin luasnya pelaksanaan program MBG. Ia ingin setiap dapur memiliki standar kerja yang sama sehingga kualitas makanan yang diterima masyarakat tidak berbeda-beda hanya karena lokasi dapurnya berbeda.
Ia pun meminta kepala SPPG dan seluruh jajaran pengelola dapur bekerja dengan sungguh-sungguh serta tidak menganggap tugas tersebut sebagai pekerjaan administratif semata.
“Kerja dengan hati, kerja dengan benar, sesuai SOP dan serius,” tutupnya.
