JAMBI – Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.637 sekolah dari daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menertibkan sasaran program agar anggaran negara lebih tepat sasaran dan diprioritaskan bagi kelompok yang membutuhkan.
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan, sekolah yang dikeluarkan dari daftar penerima MBG sebagian besar dinilai memiliki kemampuan ekonomi memadai, termasuk sekolah dengan biaya pendidikan tinggi.
Hal tersebut disampaikan Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
“Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG. Alasannya, ya dia sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu dan itu rata-rata alasannya karena itu,” ujar Sudaryono.
BGN Temukan Sekolah yang Dipaksakan Menerima MBG
Selain mempertimbangkan kondisi ekonomi sekolah, evaluasi penerima manfaat juga dilakukan terhadap sekolah yang dinilai tidak membutuhkan program MBG, tetapi sebelumnya menerima bantuan karena berkaitan dengan kebutuhan operasional dapur penyedia makanan.
Sudaryono menjelaskan, pada tahap awal pelaksanaan MBG, dapur harus memiliki penerima manfaat agar dapat beroperasi. Persyaratan tersebut diduga mendorong sejumlah pengelola dapur menjangkau sekolah yang sebenarnya tidak masuk kategori prioritas penerima.
“Dulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat. Sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka. Tapi sekarang kita tertibkan semua,” jelasnya.
Menurut Sudaryono, penataan penerima manfaat dilakukan untuk memastikan anggaran negara digunakan sesuai tujuan program. Sekolah yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik tidak menjadi prioritas selama masih ada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan.
Ia menyebut, terdapat pula sekolah yang secara sukarela menyatakan tidak membutuhkan MBG. Sementara dalam kasus lainnya, BGN melakukan komunikasi langsung dengan pihak sekolah untuk mengevaluasi kelanjutan pemberian program.
BGN Tutup Dapur yang Melanggar
Penertiban tidak hanya menyasar daftar penerima manfaat, tetapi juga dapur MBG yang diduga memaksakan penyaluran makanan kepada sekolah-sekolah tertentu.
Sudaryono menegaskan, BGN telah mengambil tindakan terhadap sejumlah dapur yang dinilai melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan program, termasuk penutupan operasional.
“Beberapa yang nakal-nakal kayak begitu sudah sebagian, kayaknya sudah beberapa saya tutup,” pungkasnya.
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya BGN membenahi pelaksanaan MBG agar distribusi makanan bergizi lebih tepat sasaran, tidak didorong semata-mata oleh kepentingan operasional dapur, serta mengutamakan kelompok penerima manfaat yang membutuhkan.