MALANG – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah praktik penyimpangan yang berpotensi merugikan penerima manfaat.
BGN menegaskan, setiap pembelian bahan pangan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengutamakan kesesuaian harga, kualitas, dan jumlah barang.
Kepala BGN Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menegaskan bahwa pengelola SPPG tidak diperbolehkan mengambil keuntungan pribadi dari anggaran pembelian bahan baku.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungannya ke Malang, Sabtu (21/11), menyusul pentingnya memastikan anggaran MBG digunakan sesuai peruntukannya.
“Sebetulnya SPPG tidak boleh mengambil keuntungan dari bahan baku. Jadi bahan baku 10 ribu itu harus dibeli dalam kondisi sesuai dengan kualitas yang baik, harga yang baik. Namun, terkadang ada oknum yang mengambil keuntungan dari pembelian bahan baku,” tegas Mas Dar.
Menurut Sudaryono, nilai pembelian bahan pangan harus sebanding dengan kualitas dan kuantitas produk yang diterima oleh masing-masing dapur MBG.
Dengan demikian, anggaran yang tersedia tidak boleh dikurangi melalui praktik penggelembungan harga, pengurangan kualitas, maupun tindakan lain yang menguntungkan pihak tertentu.
BGN menilai penyimpangan pengadaan berisiko langsung memengaruhi mutu makanan yang disajikan kepada anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.
Karena itu, pengawasan terhadap transaksi pembelian bahan pangan perlu diperkuat agar setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan.
Sudaryono juga mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar tidak menyalahgunakan anggaran yang telah dialokasikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi.
“Anggaran yang digunakan harus benar-benar memberikan manfaat bagi penerima manfaat. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan kualitas makanan,” ujar Mas Dar.
BGN memastikan setiap bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan MBG akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola program yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Melalui pengawasan yang lebih ketat, BGN ingin memastikan setiap rupiah anggaran MBG menghasilkan makanan bergizi dengan standar kualitas yang layak bagi masyarakat. (FB)