JAKARTA – Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan dugaan kebocoran 337 juta data warga di kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) dinilai tidak masuk akal. Menurut Budi angka tersebut melebihi jumlah penduduk RI.
“Kalau bocor bilang 330 juta, lha NIK kita paling 200 juta. Masa, bocor 330 juta? Penduduk kita 277 juta, berarti kan ada 277 juta NIK. Kok bocor 330 (juta)? Emang ada hantunya kita punya NIK? Itu aja sudah nggak masuk akal, masa jumlah penduduk sama NIK lebih banyak NIK yang bocor. Itu 330 juta angkanya dari mana saya juga nggak ngerti,” Katanya saat konferensi pers di kantor Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (20/7/2023).
Akan tetapi, Budi juga tidak menampik terkait potensi kebocoran data tak hanya datang dari instansi pemerintah.
Potensi kebocoran data memang sangat rentan, pasalnya di kehidupan sehari-hari pun masyarakat kerap dimintakan data pribadi untuk sejumlah hal.
“Yang namanya data pribadi itu kan yang mengeluarkan banyak instansi kan. Perbankan, misalnya, mau bikin kartu kredit, kan ada datanya, nama, mengumpulkan data pribadi. Jadi banyak instansi di Indonesia ini yang mengumpulkan data pribadi. Telekomunikasi, mau daftar sim card langganan prabayar, ngumpulin data pribadi. Sekolah, data pribadi,”terangnya.
Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mengimbau agar instansi terkait bertanggung jawab dalam menjaga data pribadi masyarakat. Jangan sampai, kata dia, data tersebut malah bocor sehingga rawan disalahgunakan.
“Jadi yang semua instansi yang mengumpulkan data pribadi itu dia juga punya tanggung jawab, dong. Gitu lho. Sampai misalnya begini, handphone saya, kok dia bisa tahu saya pelanggan salah satu operator seluler, kok dia bisa tahu, ini kan berarti operator seluler kasih tau datanya untuk marketing kan,”lanjutnya.
“Karena itulah kami dari Kominfo meminta kepada seluruh instansi atau lembaga yang mengumpulkan data pribadi untuk menjaganya. Jadi perlu dibangun sebuah sistem sehingga kebocoran data itu tidak terjadi,” tambah dia
Sebelumnya, dugaan kebocoran data Dukcapil awalnya diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto. Pemilik akun Twitter @secgron ini mengatakan data Dukcapil yang diduga bocor itu terbilang cukup lengkap, yakni mencakup nama, NIK, nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor akta lahir/nikah, dan lainnya.
“Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337 juta data,” ujar Teguh dalam dalam postingannya.
Teguh merujuk pada kejadian-kejadian dugaan kebocoran data sebelumnya, ketika instansi terkait buru-buru membantah dan hasil investigasi tidak disampaikan ke publik. Padahal publik bisa menanggung akibat kebocoran data ini.
“Padahal yang bocor itu adalah data publik dan yang menanggung kerugiannya adalah masyarakat. Bahkan rekomendasi pun tak pernah diberikan sama sekali,” ungkapnya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah angkat bicara soal dugaan kebocoran data Dukcapil ini. Kemendagri menyebutkan data yang beredar tidak sesuai dengan format yang ada.
“Untuk sementara, dapat diinformasikan bahwa data yang ada di breachforums, jika dilihat dari format elemen datanya, tidak sama dengan database kependudukan yang saat ini terdapat pada Ditjen Dukcapil,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan saat dihubungi, Minggu (16/7).
