Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya data kependudukan sebagai fondasi utama untuk mewujudkan ambisi Indonesia menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar dunia pada 2045. Pesan ini disampaikan dalam agenda Promosi Interoperabilitas IKD dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai Digital Public Infrastructure (DPI) di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).
Bima Arya menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat membutuhkan landasan data yang akurat dan terintegrasi. “Tidak mungkin kita bisa mencapai visi Indonesia menjadi lima besar ekonomi dunia tanpa data yang kuat. Ini adalah fase krusial untuk memastikan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Bima Arya.
Ia juga menyebutkan bahwa data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil menjadi tulang punggung untuk mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto. Presiden memiliki target ambisius, yaitu pertumbuhan ekonomi 8 persen dengan PDB mencapai USD 10.000. “Visi ini hanya bisa terwujud jika kita memiliki data yang andal sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis,” tambahnya.
Bima Arya menegaskan, perencanaan pembangunan yang efektif sangat bergantung pada validitas data kependudukan. Data ini menjadi acuan dalam menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan memastikan program-program pemerintah mampu mencapai target yang ditetapkan.
Dalam kesempatan yang sama, Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum, menjelaskan bahwa integrasi dan akurasi data kependudukan adalah kunci dalam mendukung kebijakan berbasis bukti. “Data yang kami kelola menjadi dasar berbagai kebijakan strategis, mulai dari pemilihan kepala daerah hingga pengembangan ekonomi digital,” jelas Handayani.
Ditjen Dukcapil terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas data dan memperkuat interoperabilitas sistem di seluruh daerah. Ini termasuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, mempercepat layanan administrasi kependudukan, serta memastikan akses yang mudah bagi masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh 474 instansi pemerintah dan swasta di Jakarta yang telah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil. Forum ini bertujuan memperkuat interoperabilitas IKD (Identitas Kependudukan Digital) dan membahas strategi nasional dalam pengelolaan data kependudukan untuk mendukung target besar Indonesia pada 2045.
Handayani menyampaikan, “Transformasi digital tidak mungkin tercapai tanpa data yang valid dan sistem integrasi yang kokoh. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi demi mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.”
Dengan data sebagai tulang punggung kebijakan, Indonesia semakin dekat untuk mewujudkan cita-cita besar sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama dunia pada 2045. Langkah ini juga sejalan dengan visi Indonesia untuk mengedepankan pembangunan berbasis digital yang inklusif dan berkelanjutan.
