JAKARTA – Pondok Pesantren Syamsul Ma’arif, yang dikelola oleh Yayasan Yapisa, menjadi lokasi penting dalam acara Haul Gus Dur dan Diskusi Kerukunan Antarumat Beragama, yang digelar pada Senin (23/12). Acara ini juga menjadi bagian dari Refleksi Akhir Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh GP Ansor Kecamatan Cileunyi.
Mengusung tema “Toleransi Beragama dan Kepercayaan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Jawa Barat; Mewaspadai Bahaya Radikalisme dan Terorisme Mengatasnamakan Ajaran Agama,” acara ini bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya kerukunan antarumat beragama, sekaligus mengingatkan bahaya radikalisasi yang mengatasnamakan agama.
Hadir sekitar 100 peserta yang berasal dari berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan Ponpes Syamsul Ma’arif, Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Fatayat NU, IPPNU, serta pihak keamanan seperti Koramil, Kapolsek, dan Babinsa.
Acara dimulai dengan pembacaan tawasul dan hadhoroh sebagai bentuk penghormatan kepada Gus Dur. Selanjutnya, Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Cileunyi, Ridwan, menyampaikan laporan refleksi akhir tahun, yang memaparkan capaian organisasi selama 2024 dan visi mereka untuk tahun 2025.
Diskusi kerukunan antarumat beragama menjadi inti acara. Sebelum dimulai, peserta diajak untuk mendengarkan pembacaan Al-Qur’an, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hubbul Wathon Minal Iman, dan Mars NU. Sambutan disampaikan oleh Ridwan sebagai Ketua Panitia dan perwakilan Kapolsek Cileunyi.
Para pemateri dalam diskusi ini adalah Samsudin, Tim Ahli FKUB Jawa Barat, Ustaz Kiki M Iqbal, mantan narapidana terorisme, dan Wawan Gunawan, perwakilan Ansor Jawa Barat. Diskusi dipandu oleh Ridwan sebagai moderator.
Samsudin menyoroti bahwa radikalisme dapat dilihat dari dua sisi: positif sebagai pemikiran kritis untuk inovasi, namun berbahaya jika digunakan untuk merusak. Ia menegaskan bahwa radikalisme, bergantung pada sudut pandang, bisa dianggap sebagai alat untuk mendorong pemikiran keras demi perubahan, namun juga bisa membahayakan.
Sementara itu, Ustaz Kiki M Iqbal, yang pernah menjadi pelaku terorisme, menjelaskan bahwa radikalisasi sering kali menyasar kelompok terdidik yang terorganisir dengan doktrin agama yang keliru. Ia juga mengkritik sistem pemasyarakatan yang dinilai lemah dalam menangani narapidana terorisme (napiter), yang tetap mampu memperluas jaringan meskipun berada di penjara.
“Paparan radikalisme rentan terhadap golongan berpendidikan, karena kelompok ini aktif berpikir kritis. Radikalisasi dalam NII dimulai dengan doktrin bahwa Pancasila adalah thaghut. Doktrin ini sering kali diperkuat dengan kutipan ayat-ayat suci Al-Qur’an,” jelas Kiki.
Kiki juga menekankan bahwa meski berada di penjara, napiter tetap dapat berkomunikasi dan membangun jaringan. Ia menyebutkan bahwa pemahaman yang salah terhadap ISIS, JAT, dan JAD hanya akan memperburuk situasi, karena paham tersebut mengarah pada teror dan kekerasan.
Ia menambahkan bahwa radikalisme adalah sebuah ideologi yang menginginkan perubahan drastis melalui kekerasan, sedangkan terorisme adalah kegiatan yang menggunakan kekerasan untuk menebar ketakutan.
Sementara itu, Wawan Gunawan menjelaskan bahwa radikalisme kini mulai menyasar ruang publik, dan untuk itu penting untuk mempertahankan Pancasila sebagai warisan ulama dan umat Islam. “Indonesia memang menjadi lahan subur bagi terorisme, yang bisa terjadi tidak hanya di kalangan umat Islam, tetapi juga di agama lain,” tegasnya.
Diskusi ini menghasilkan kesepahaman mengenai pentingnya mewaspadai bahaya radikalisme dan terorisme yang sering kali mengatasnamakan agama, sebagai bagian dari upaya memperkuat kerukunan antar umat beragama di Jawa Barat. Acara pun ditutup dengan semangat yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih aktif menjaga toleransi di tengah keberagaman yang ada.
