JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta maaf kepada kementerian dan lembaga yang anggarannya mungkin tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi mereka. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran pemerintah yang sedang dijalankan.
“Saya minta jiwa besar dalam hal ini, ada prioritas yang harus diutamakan, sehingga tidak semua kementerian dan lembaga akan mendapatkan anggaran sebagaimana yang mereka harapkan,” katanya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk RPJMN 2025-2029, di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12/2024).
Prabowo juga meminta agar setiap kementerian dan lembaga dapat memahami kebijakan penghematan anggaran yang sedang diterapkan. Ia menekankan agar para pihak terkait tidak terus-menerus menekan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bertanggung jawab langsung kepadanya.
“Saat ini kita tunggu perkembangannya. Jangan terlalu mengganggu Menteri Keuangan karena beliau bertanggung jawab kepada saya,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menceritakan pengalamannya sebagai Menteri Pertahanan yang sering kali dibatasi oleh Menteri Keuangan dalam hal anggaran. Ia mengungkapkan bahwa kondisi serupa juga pernah dialami oleh Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan sebelumnya.
“Ketika saya menjadi Menteri Pertahanan, saya selalu dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang Pak Sjafrie Sjamsoeddin yang merasakannya,” lanjut Prabowo.
Namun, Prabowo menyadari bahwa meskipun kebutuhan anggaran untuk pertahanan sangat penting, ia harus tetap memperhatikan prioritas lainnya, seperti kesejahteraan masyarakat. “Setelah menjadi Presiden, saya harus berpikir bahwa pertahanan memang penting, tapi kita juga harus memastikan anak-anak ini bisa makan, guru-guru perlu kenaikan gaji, dan hakim-hakim harus segera mendapatkan rumah yang layak. Tidak boleh ada hakim yang tinggal di kontrakan,” tutupnya
