PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus berhasil dilaksanakan di provinsi ini dan tidak boleh gagal. Ia mengungkapkan hal tersebut dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forkopimda Sumbar yang digelar di Padang, pada Selasa (13/1).
“Yang pertama kita tekankan adalah program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Kami bersama Forkopimda dan instansi vertikal berkomitmen untuk menyukseskannya. Secara khusus, saya minta OPD di Sumbar untuk serius menangani ini,” ujarnya.
Hadir dalam diskusi tersebut, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, jajaran Forkopimda Sumbar, asisten Setdaprov, serta kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar, yang dimoderatori oleh Pj. Sekda Sumbar, Yozarwardi Usama Putra.
Mahyeldi menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar telah memiliki pengalaman dalam pemenuhan kebutuhan makan bagi pelajar di 14 sekolah berasrama, yang dapat disinkronkan dengan pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, langkah awal yang akan diambil adalah membentuk tim khusus yang melibatkan seluruh pihak untuk fokus pada keberhasilan program tersebut.
Selain itu, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Provinsi akan segera menyiapkan data dan peta sasaran pemberian MBG sebagai pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumbar. “Kami juga akan melibatkan sekolah kejuruan tata boga dan pesantren-pesantren untuk mendukung pelaksanaan program ini. Untuk lokasi dapur SPPG, kami siap memfungsikan sarana milik provinsi yang tidak terpakai sebagai bukti komitmen kami,” tambah Mahyeldi.
Dalam kesempatan yang sama, Nyoto Suwignyo menyatakan bahwa Sumbar merupakan provinsi pertama yang menerima informasi teknis lebih rinci mengenai pelaksanaan MBG. Salah satu hal penting yang disoroti adalah peran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan menjadi pelaksana teknis di lapangan.
“SPPI yang akan bergerak dalam pelaksanaan program ini. Kami meminta daerah fokus pada ketersediaan bahan baku dengan harga yang stabil, tanpa terpengaruh harga pasar. Pendanaan MBG sepenuhnya ditanggung oleh BGN, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pendanaan,” jelas Nyoto.
Nyoto juga berharap dinas-dinas terkait di Sumbar terus berkoordinasi dengan kementerian terkait di pusat, mengingat Presiden Prabowo Subianto telah memastikan bahwa seluruh kementerian akan mendukung suksesnya program MBG. “Ini adalah bagian dari upaya menuju kemandirian pangan,” tuturnya.
Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menekankan pentingnya koordinasi antarpihak untuk mengatasi kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan MBG. Ia berharap rapat-rapat terkait segera direspons dengan tindakan nyata di lapangan. “Semua unit pelaksana teknis pemerintah pusat di daerah harus dikoordinir untuk bekerja bersama dalam tim yang mendukung kesuksesan program ini,” tegas Irjen Gatot.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, juga menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program ini dengan berfokus pada fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang menjadi tugas DPRD.
