JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa anggaran bantuan sosial (bansos) tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Yang tidak dipotong adalah anggaran-anggaran belanja bantuan sosial. Tidak ada pengurangan anggaran sedikit pun di situ,” ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 yang diselenggarakan di Tangerang, Banten, Kamis (30/1).
Menkeu mengungkapkan bahwa target belanja negara untuk tahun anggaran 2025 mencapai Rp3.621,3 triliun.
Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan anggaran, pemerintah akan melakukan penyesuaian agar belanja negara lebih efisien dan tepat sasaran, sesuai instruksi Presiden Prabowo.
Efisiensi anggaran ini bertujuan untuk memastikan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pos-pos anggaran yang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), dan kegiatan seremonial, akan disesuaikan lebih lanjut.
“Kementerian dan lembaga diminta oleh Presiden untuk tidak melakukan kegiatan yang bisa lebih diefisienkan. Namun, program dan proyek yang langsung mengenai masyarakat harus tetap diprioritaskan,” jelas Sri Mulyani, seperti dilansir BUMNInc.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran pada 16 pos belanja, dengan pemotongan anggaran bervariasi antara 10 persen hingga 90 persen.
Pos-pos yang mengalami pemangkasan antara lain ATK (90 persen), kegiatan seremonial (56,9 persen), rapat dan seminar (45 persen), serta berbagai pos lainnya yang dianggap tidak langsung berdampak pada masyarakat.
Pemimpin kementerian dan lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi anggaran kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.***
