JAKARTA – Pemerintah diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam melibatkan aparat TNI, khususnya Babinsa, dalam proses penyerapan gabah dan beras dari petani.
Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa langkah ini berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan petani yang seharusnya merasa nyaman dalam menjual hasil panennya.
Menurutnya, keterlibatan Babinsa dalam urusan ekonomi masyarakat sipil bisa menimbulkan kesan intimidatif, meskipun tidak disengaja.
Oleh karena itu, pendekatan yang lebih bersahabat dan sesuai dengan ekosistem sosial masyarakat harus dikedepankan agar petani tidak merasa tertekan saat menjual hasil panennya.
“Bulog tentu ingin hasil maksimal dalam penyerapan gabah petani, namun harus dipastikan bahwa proses ini tidak menimbulkan rasa takut atau tekanan psikologis kepada petani.”
“Kesan intimidatif dari kehadiran aparat TNI, walaupun tidak disengaja, bisa saja muncul,” jelas Saadiah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (08/03/2025).
Solusi Alternatif
Sebagai solusi yang lebih konstruktif, Saadiah menyarankan agar Bulog menggandeng organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna di setiap daerah.
Menurutnya, keterlibatan Karang Taruna tidak hanya memperlancar proses penyerapan gabah, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan generasi muda dalam bidang pertanian.
“Keterlibatan Karang Taruna akan memberikan manfaat ganda. Tidak mesti Karang Taruna, organisasi apapun dari anak muda dapat diakomodir.”
“Pertama, mereka lebih dekat dan diterima oleh masyarakat sehingga proses berjalan secara kondusif.”
“Kedua, ini sekaligus menjadi sarana untuk melatih dan mendidik pemuda agar menjadi generasi penerus yang memahami pentingnya ketahanan pangan nasional,” ujar Saadiah.
Saadiah menilai, dengan menggandeng organisasi kepemudaan, pemerintah tidak hanya menciptakan ekosistem pertanian yang lebih inklusif.
Tetapi juga membuka ruang bagi anak muda untuk aktif dalam sektor pangan nasional.
Ini menjadi langkah strategis dalam regenerasi petani dan memperkuat ketahanan pangan jangka panjang.
Lebih Transparan
Politisi Fraksi PKS asal Maluku ini meminta pemerintah dan Bulog untuk segera mengevaluasi kebijakan penyerapan gabah secara terbuka dan transparan.
Evaluasi ini harus mempertimbangkan dampak psikologis terhadap petani serta efektivitas strategi yang diterapkan dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras nasional.
“Bulog perlu segera mempertimbangkan kembali pola kerja sama ini.”
“Kita harus pastikan bahwa langkah yang diambil pemerintah benar-benar memberikan rasa aman bagi petani serta membuka kesempatan bagi pemuda untuk turut berperan aktif dalam membangun pertanian Indonesia,” tutup Saadiah Uluputty.***
