JAKARTA – Indonesia tengah mengalami fase kebangkitan ekonomi yang menjanjikan. Berbagai langkah strategis yang diterapkan pemerintah, khususnya dalam hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang lebih kuat.
Namun, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Addin Jauharudin, mengingatkan bahwa setiap kali Indonesia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, selalu ada kekuatan eksternal yang berusaha menghambat laju kemajuan tersebut.
Peringatan ini bukan sekadar retorika. Sejarah mencatat bahwa negara-negara berkembang kerap menjadi sasaran intervensi asing, baik secara langsung maupun melalui strategi terselubung.
Menurut Addin, di masa lalu, pihak asing sering mendanai LSM lokal atau organisasi masyarakat melalui lembaga donor untuk mengarahkan kebijakan pemerintah sesuai kepentingan mereka. Kini, pola intervensi berubah dengan rekayasa opini dan manipulasi persepsi sebagai alat utama.
“Jika dibiarkan, ini akan mengganggu kemajuan dan kemakmuran Indonesia,” ujar Addin Jauharudin.
Metode intervensi modern lebih mengandalkan pembentukan opini negatif terhadap kebijakan pemerintah, membenturkan masyarakat dengan pemimpin, serta memanipulasi persepsi publik melalui media sosial dan platform terbuka lainnya.
Dengan strategi tesebut, instabilitas sosial dapat diciptakan tanpa keterlibatan langsung pihak asing, melainkan dengan memanfaatkan dinamika internal bangsa.
Presiden Prabowo Subianto pun menyoroti ancaman ini dalam peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra. Ia menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap upaya adu domba dari pihak asing.
“Kalau ada yang dihasut-hasut, atau mau ada yang menghasut, waspada. Ini ulah kekuatan asing yang selalu ingin memecah belah Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
Sejarah menunjukkan bahwa isu identitas, agama, dan etnis sering digunakan sebagai alat untuk menciptakan ketidakstabilan di negara-negara berkembang.
Indonesia pun tidak luput dari ancaman serupa, terutama di tengah kebijakan strategis yang sedang dijalankan pemerintah.
Hilirisasi dan Ancaman Kepentingan Asing
Pada 2025, pemerintah Prabowo akan menggunakan anggaran efisiensi untuk menjalankan 15 megaproyek hilirisasi dengan nilai miliaran dolar AS.
Langkah ini bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dengan menambah nilai produk sumber daya alam sebelum diekspor, sehingga Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi negara maju.
Namun, kebijakan ini berpotensi mengganggu kepentingan asing yang selama ini menikmati keuntungan dari ketergantungan Indonesia terhadap mereka.
Beberapa pihak diduga berupaya mendiskreditkan kebijakan ini melalui aksi demonstrasi dan manipulasi opini publik.
Aksi “Indonesia Gelap” yang terjadi belakangan ini menunjukkan dinamika yang perlu dicermati.
Beberapa tuntutan seperti penolakan pemangkasan anggaran, pencabutan proyek strategis nasional, dan penghapusan kebijakan multifungsi TNI, mengindikasikan adanya keberatan terhadap arah kebijakan pemerintah.
Namun, sebagaimana yang diungkap akun X Intel-Imut dan berbagai analisis lainnya, aksi ini tidak sepenuhnya bersifat organik.
Ada indikasi keterlibatan NGO asing yang bekerja sama dengan LSM lokal untuk mendiskreditkan kebijakan pemerintah dengan cara menyebarkan penelitian yang tidak akurat, memanipulasi opini publik, dan mengoordinasikan aksi demonstrasi dengan agenda tertentu.
Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Kesadaran Publik
Tentu saja, tidak semua kritik terhadap pemerintah berasal dari intervensi asing.
Demokrasi yang sehat membutuhkan kritik dan diskusi terbuka. Namun, masyarakat perlu waspada jika kritik dan aksi protes kehilangan substansi dan lebih banyak digerakkan oleh kepentingan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Untuk menghadapi situasi ini, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan:
1. Meningkatkan Literasi Digital
Hoaks dan disinformasi kini menjadi senjata utama dalam perang opini. Masyarakat harus kritis dalam mengonsumsi informasi agar tidak mudah terprovokasi.
2. Memperkuat Ketahanan Sosial
Adu domba hanya akan berhasil jika masyarakat mudah terpecah. Dialog antar-kelompok harus dikembangkan agar perbedaan pandangan tidak berujung pada konflik.
3. Strategi Komunikasi Pemerintah yang Transparan
Salah satu alasan propaganda negatif berkembang adalah kurangnya komunikasi publik yang efektif. Pemerintah perlu menjelaskan kebijakan dengan terbuka agar tidak memberi ruang bagi penyebaran disinformasi.
4. Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi yang Adil
Hilirisasi dan industrialisasi harus dijalankan dengan transparansi dan keadilan agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elite.
Pada akhirnya, menjaga keutuhan bangsa bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.
Adu domba hanya bisa berhasil jika masyarakat membiarkannya terjadi. Sebaliknya, jika rakyat tetap bersatu dan kritis terhadap informasi yang beredar, tidak ada kekuatan luar yang mampu menggoyahkan Indonesia.
Masa depan bangsa ini ditentukan oleh seberapa cerdas dan solid rakyat dalam menghadapi tantangan global. Dengan kesadaran dan langkah yang tepat, Indonesia dapat terus maju sebagai bangsa yang mandiri dan berdaulat.
