JAKARTA – Demonstrasi besar di Turki yang menuntut kebebasan politik mendadak menjadi sorotan dunia setelah kemunculan sosok Pikachu di tengah aksi massa. Video yang menunjukkan karakter kartun berwarna kuning itu berlari bersama demonstran viral di media sosial X, menarik perhatian jutaan netizen.
Pikachu di Tengah Aksi Massa
Dalam video berdurasi delapan detik, terlihat seorang demonstran mengenakan kostum Pikachu berlarian menghindari kejaran polisi. Aksi ini terjadi di tengah protes besar-besaran menentang pemerintahan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Momen unik tersebut membuat demonstrasi yang penuh ketegangan ini memiliki sisi lain yang mengundang perhatian global.
Reaksi Netizen
Video yang diunggah oleh akun @nexta_tv telah ditonton lebih dari 14,2 juta kali dan mengundang berbagai komentar unik dari warganet.
Seorang pengguna dengan akun @Ripped Otaku menuliskan, “Tolong jangan membawa Pokemon ke dalam dunia politik.”
“Ini 2025, Pokemon adalah manusia juga,” seloroh @GR.
Sementara itu, akun @Anmol berkomentar, “Aku pikir, dia (Pokemon) seharusnya menangkap mereka (para oknum korupsi) semua.”
Latar Belakang Demonstrasi
Melansir NDTV, ribuan warga Turki turun ke jalan memprotes penangkapan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu. Imamoglu dianggap sebagai ancaman serius bagi Erdogan menjelang pemilu 2028, sehingga penangkapannya memicu kemarahan publik. Ia didakwa atas tuduhan korupsi, tetapi para pendukungnya menilai kasus ini bermotif politik untuk melemahkan oposisi.
Demonstrasi meluas di berbagai kota seperti Ankara, Istanbul, dan Antalya. Polisi merespons dengan tindakan keras, menggunakan meriam air, semprotan merica, dan peluru plastik untuk membubarkan massa. Di Universitas Teknik Timur Tengah, mahasiswa yang ingin menyuarakan pendapat mereka menghadapi serangan gas air mata.
Selain Imamoglu, pengacaranya, Mehmet Pehlivan, juga ditangkap dengan alasan yang tidak diungkapkan. Imamoglu mengecam tindakan ini sebagai “kudeta hukum” menjelang pencalonannya dalam pemilu.
Pemerintah Turki membantah adanya kepentingan politik dalam kasus ini. Menteri Kehakiman Yilmaz Tunc menegaskan bahwa pejabat publik tidak kebal hukum. Namun, kelompok hak asasi manusia menilai tindakan keras terhadap demonstran sebagai bentuk kemunduran demokrasi. Kritik juga datang dari pemimpin dunia yang menyoroti penggunaan kekuatan berlebihan dalam membungkam protes rakyat.
