JAKARTA – Kabupaten Banyumas menjadi pelopor dalam mewujudkan visi pemerintah pusat melalui pembentukan Koperasi Merah Putih, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Koperasi.
Program ini menargetkan 80 ribu koperasi nasional, dengan Banyumas berkontribusi melalui 301 koperasi desa dan 30 koperasi kelurahan.
Langkah ini diharapkan memperkuat ekonomi lokal melalui pengelolaan koperasi yang mandiri dan profesional.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM (Dinnakerkop UKM) Banyumas, Wahyu Dewanto, menjelaskan bahwa pembentukan koperasi dimulai dengan musyawarah desa (musdes) atau musyawarah kelurahan (muskel).
Forum ini menentukan pengurus, lokasi, nama koperasi, hingga modal awal.
“Targetnya di Banyumas terbentuk 331 koperasi di desa/kelurahan. Nama koperasinya nanti akan mengikuti nama desa/kelurahan masing-masing ditambah nama kecamatan. Nama kecamatan dicantumkan karena dimungkinkan ada nama desa yang sama,” kata Wahyu Dewanto seperti dilansir RRI, Senin (5/5/2025).
Tantangan utama saat ini adalah kejelasan sumber pendanaan. Meski opsi seperti APBN, APBD, dana desa, hingga pinjaman bank Himbara telah dipertimbangkan, Wahyu menyebut pihaknya masih menanti petunjuk teknis.
Untuk legalitas, proses akta notaris melibatkan kerja sama dengan Bank Jateng dan Ikatan Notaris Indonesia (INI), dengan biaya maksimal Rp2,5 juta per koperasi.
“Penunjukkan notaris akan dilakukan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI). Biaya maksimum akta notaris untuk satu koperasi adalah Rp 2,5 juta. Namun, kami sedang menegosiasikan biaya tersebut agar disesuaikan dengan kemampuan daerah,” tutur Wahyu.
Pemerintah menargetkan peluncuran nasional Koperasi Merah Putih berlangsung meriah pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia.
Banyumas optimistis mencapai target 331 koperasi sebelum tenggat waktu, sekaligus menjadi model keberhasilan program ini di Jawa Tengah.
Dengan pendekatan terstruktur dan kolaborasi lintas sektor, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pilar ekonomi masyarakat, mendukung kemandirian finansial, dan memperkuat identitas lokal.***
