JAKARTA – Pemerintah Indonesia memastikan langkah antisipasi telah disiapkan untuk menjaga stabilitas energi nasional dengan mengamankan sumber pasokan dari berbagai negara di luar kawasan Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan strategi tersebut dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik dunia, terutama konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi mengganggu distribusi energi global.
Menurut pemerintah, diversifikasi sumber energi menjadi langkah penting agar kebutuhan bahan bakar nasional tetap aman meskipun terjadi gejolak pasokan dari kawasan Timur Tengah.
Kerja Sama Energi dengan AS dan Akses Venezuela
Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia telah menyiapkan jalur pasokan alternatif melalui kerja sama perdagangan energi dengan Amerika Serikat serta akses pasokan yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) di Venezuela.
“Kalau dari segi energi, karena kebetulan kita sudah tanda tangan ART (Agreement of Reciprocal Trade), memang suplai dari energi kita sudah juga melakukan MoU dengan Amerika Serikat dan juga Pertamina punya akses di Venezuela,” kata Airlangga dalam konferensi pers Pembekalan Nasional Talenta Semikonduktor 2026 di Jakarta, Kamis (5/3/2026)
Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari perjanjian perdagangan timbal balik yang memperluas kerja sama energi antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Pemerintah Belajar dari Krisis Energi Global
Pemerintah juga mengaku telah memetik pelajaran penting dari lonjakan harga energi dunia ketika konflik antara Rusia dan Ukraina sebelumnya memicu ketidakstabilan pasar.
Airlangga menilai pengalaman tersebut membuat Indonesia kini lebih siap menghadapi potensi gejolak harga minyak atau gangguan distribusi energi global.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan stabilitas fiskal negara.
Subsidi Energi Dijaga, APBN Jadi Peredam
Airlangga menegaskan pemerintah tetap mempertahankan kebijakan subsidi energi untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Di satu sisi itu yang terkait dengan subsidi kita jaga dan pemerintah kemarin sudah siapkan bahwa subsidi ya kita akan lanjutkan.”
“Dan APBN itu sebagai buffer untuk meredam fluktuasi harga. Tapi di lain pihak tentu ada kenaikan tambahan penerimaan kalau (harga) komoditas itu naik,” tuturnya.
Langkah ini dilakukan agar kenaikan harga energi global tidak langsung membebani masyarakat di dalam negeri.
Dampak Konflik Timur Tengah Masih Sulit Diprediksi
Meski demikian, pemerintah menilai masih terlalu dini untuk menyimpulkan dampak penuh dari dinamika konflik di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian nasional.
“Kita tentu melihat situasinya, masih too early to call,” ujarnya.
Menurut Airlangga, ketidakpastian global membuat banyak investor memilih menunda ekspansi bisnis sehingga ketahanan ekonomi menjadi faktor utama yang harus diperkuat.
“Inilah yang harus kita dorong karena the new world juga membuat semua investasi akan melihat kembali, dan juga akan menahan karena dalam situasi seperti ini tentu daya tahan, resiliensi itu yang paling utama termasuk juga di sektor ekonomi,” katanya.
Komitmen Impor Energi dari Amerika Serikat
Dalam dokumen kesepakatan perdagangan resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat, Indonesia juga berkomitmen membeli komoditas energi dari negeri tersebut dengan nilai sekitar 15 miliar dolar AS.
Nilai tersebut mencakup impor liquefied petroleum gas (LPG) sekitar 3,5 miliar dolar AS, minyak mentah senilai 4,5 miliar dolar AS, serta bensin hasil kilang sekitar 7 miliar dolar AS.
Langkah diversifikasi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada kawasan yang rawan konflik.***
