JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menempatkan kemudahan akses hunian sebagai agenda utama kebijakan perumahan nasional saat ini.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ketika menghadiri akad massal rumah subsidi FLPP sekaligus serah terima kunci di Perumahan Banten Indah, Kota Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
Menurut Maruarar, fokus pemerintah tercermin dari rancangan pembiayaan yang dirancang sangat terjangkau agar kelompok pekerja sektor informal hingga profesi dasar dapat masuk dalam sistem kepemilikan rumah.
Skema tersebut memungkinkan tenaga pendidik, asisten rumah tangga, hingga pedagang kecil mengakses hunian layak tanpa terbebani biaya awal yang tinggi.
“Cicilan dari Bank BTN tenor 20 tahun, angsuran nya Rp1,1 juta. Uang muka (DP) hanya 1 persen, kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga sudah gratis. Ini sangat bagus sekali,” ujar Maruarar.
Dalam dialog langsung dengan warga, Menteri PKP menyebut program subsidi ini berhasil menembus hambatan klasik MBR yang selama ini kesulitan menjangkau layanan perbankan formal.
Keberhasilan tersebut dirasakan Mahfud, tenaga Tata Usaha di sebuah SMK, yang akhirnya bisa memiliki rumah setelah bertahun-tahun berpindah tempat tinggal.
“Luar biasa senang sekali, ini rumah impian. Sebelumnya sudah sering pindah kontrakan dan menumpang. Selain cicilan ringan, lokasinya juga bebas banjir dan keamanannya bagus,” kata Mahfud kepada Menteri.
Maruarar menambahkan bahwa kebijakan pro-MBR ini tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga mencetak capaian historis dalam penyaluran rumah subsidi nasional.
“Hari ini tercatat rekor 266.000 unit. Paling besar sebelumnya dari inisiasi program FLPP tahun 2010 adalah di tahun 2023 dengan 229.000 unit. Ini berkat dukungan semua pihak, perbankan, pengembang, dan konsumen,” pungkasnya.***
