NEW YORK, AS – Amerika Serikat kembali menjadi sorotan dunia setelah menggunakan hak veto untuk menggagalkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza, pada Rabu (4/6/2025). Langkah ini memicu gelombang kritik tajam dari berbagai negara, dengan China dan Rusia mengecam keras sikap AS yang dianggap menghalangi perdamaian di Timur Tengah.
Resolusi yang diveto tersebut menuntut “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza yang dihormati oleh semua pihak.” Selain itu, rancangan resolusi juga menyerukan pembebasan sandera oleh Hamas dan kelompok lainnya secara bermartabat, serta penghapusan segala hambatan terhadap bantuan kemanusiaan ke Gaza. Voting di Dewan Keamanan PBB berakhir dengan hasil 14 suara mendukung dan hanya AS yang menolak, menandai veto pertama Washington sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden pada Januari 2025.
Kecaman dari China dan Rusia
Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong menegaskan bahwa sikap AS justru melindungi Israel, yang menurutnya telah “melewati setiap garis merah” dan terus melanggar hukum humaniter internasional serta resolusi PBB.
Hal senada yang diungkapkan Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, dengan nada keras menyatakan, “Hasil pemungutan suara tersebut adalah cermin siapa yang benar-benar menginginkan perdamaian di Timur Tengah, dan siapa yang terus bermain politik dengan nyawa manusia.” Kecaman ini mencerminkan frustrasi global atas kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan konkret di tengah krisis kemanusiaan di Gaza.
Sementara itu, Duta Besar AS untuk PBB, Dorothy Shea “Kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang tidak mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza,” kata Duta Besar AS untuk PBB, Dorothy Shea, sebagaimana dikutip dari laporan *CNN Indonesia*.
Respons Palestina dan Hamas
Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengumumkan rencana untuk membawa isu ini ke Majelis Umum PBB guna mendorong resolusi gencatan senjata. Langkah ini diambil setelah veto AS menggagalkan upaya di Dewan Keamanan. Di sisi lain, Hamas mengecam keras tindakan AS, menyebutnya sebagai dukungan terhadap agresi Israel yang terus berlanjut di Gaza.
Mereka menyoroti dampak kemanusiaan, termasuk pemblokiran bantuan yang telah memperburuk kelaparan dan penderitaan warga sipil.
Konteks Krisis Gaza
Konflik di Gaza kembali memanas setelah gencatan senjata yang rapuh, yang dimulai pada 19 Januari 2025, hancur akibat serangan udara Israel pada Maret 2025. Menurut laporan Anadolu Ajansi, lebih dari 1.391 warga Palestina tewas dan 3.434 lainnya luka-luka sejak serangan tersebut.
Israel juga dikritik karena memblokir bantuan kemanusiaan, memperparah krisis kelaparan di wilayah tersebut.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, membela veto tersebut dengan menyatakan, “Hari ini, Amerika Serikat mengirim pesan yang kuat dengan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang kontraproduktif mengenai Gaza yang menargetkan Israel.” Namun, pernyataan ini hanya memicu lebih banyak kecaman, dengan Slovenia, yang memimpin Dewan Keamanan bulan ini, menyebut tindakan AS sebagai penghalang terhadap upaya kemanusiaan.
Langkah Indonesia di Tengah Krisis
Di tengah situasi yang tegang, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kemanusiaan dengan merencanakan evakuasi 1.000 warga Gaza yang terdampak konflik. Rencana ini, yang diumumkan pada April 2025, menuai kontroversi, dengan beberapa pihak mempertanyakan pembiayaan dan implikasi geopolitiknya.
Namun, langkah ini mencerminkan posisi Indonesia yang konsisten mendukung gencatan senjata dan solusi dua negara untuk perdamaian di Palestina.
Apa Selanjutnya untuk Gaza?
Veto AS ini memperumit upaya mediasi yang dilakukan oleh Mesir, Qatar, dan bahkan AS sendiri untuk mencapai gencatan senjata bertahap. Resolusi yang ditolak juga mendukung rencana rekonstruksi jangka panjang dan penarikan militer Israel dari Gaza, yang kini tampak semakin sulit tercapai.
