JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, resmi menerima kucuran anggaran sebesar Rp120 miliar pada tahun 2025.
Dana tersebut difokuskan untuk memperbaiki infrastruktur vital yang mengalami kerusakan serius akibat bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi pada Mei 2024 lalu.
“Pada 2025 Kabupaten Tanah Datar menerima alokasi anggaran dari pemerintah pusat terutama Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp120 miliar untuk pembangunan irigasi, jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana,” kata Bupati Tanah Datar, Provinsi Sumbar Eka Putra di Kota Sawahlunto, Sabtu.
Alokasi ini diumumkan di sela rapat koordinasi yang mempertemukan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar bersama 16 kepala daerah serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI di Kota Sawahlunto.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan di Ranah Minang, khususnya pada periode 2025–2026.
Selain memulihkan kerusakan pascabencana, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga menyiapkan usulan program untuk tahun anggaran 2026.
Beberapa di antaranya meliputi pembangunan pasar Batusangkar, sport center, jembatan, serta peningkatan akses jalan utama.
Proyek ini diharapkan memperkuat mobilitas warga sekaligus mempercepat pemulihan sektor pertanian yang sempat lumpuh akibat ratusan hektare sawah rusak dan gagal panen.
Menurut Bupati Eka Putra, pasar Batusangkar dipandang sebagai prioritas utama karena perannya yang sangat vital dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Skala prioritas kita pembangunan pasar Batusangkar dulu, kalau ini sudah jadi baru kita upayakan pembangunan jalan dan jembatan,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam membangun Sumbar.
Ia memastikan semua proposal pembangunan yang diajukan kepala daerah telah diterima oleh balai teknis di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
“Seluruh proposal yang dibawa bupati dan walikota sudah diterima masing-masing balai yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, dan saya akan membantu memfasilitasinya,” kata Andre.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal positif untuk percepatan pembangunan, terutama dalam mengembalikan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Tanah Datar yang sempat terguncang akibat bencana.***
