JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa rangkaian bencana Sumatra menjadi peringatan serius agar negara hadir lebih tegas dalam mengendalikan sumber daya alam.
Ia menegaskan negara tidak boleh tersandera kepentingan korporasi, pesan yang ia sampaikan saat menutup Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12).
Dalam arahannya, Prabowo menilai pengelolaan sumber daya nasional masih menyimpan banyak celah kebocoran yang harus segera ditutup melalui disiplin kebijakan dan pengawasan ketat.
Ia menyoroti praktik pembalakan liar, pertambangan ilegal, hingga penyelundupan sebagai sumber kerugian ekonomi sekaligus ancaman lingkungan yang terus berulang.
“Pelajaran yang kita simak dari ini semua bahwa kita perlu benar-benar mengelola sumber daya kita. Banyak sekali sumber daya kita yang bocor sedikit demi sedikit kita tutup,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa komitmen negara tidak berhenti pada kebijakan, tetapi harus diwujudkan lewat penegakan hukum tanpa kompromi.
Ia secara khusus meminta Panglima TNI dan Kapolri memastikan tidak ada aparat yang terlibat atau melindungi aktivitas ilegal.
“Saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum, ini harus kita hadapi dengan serius,” ujarnya.
Dalam kerangka kebijakan nasional, Prabowo mengingatkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi utama pengelolaan ekonomi dan sumber daya.
Ia menegaskan posisi negara harus berada di atas kepentingan bisnis, meski tetap membuka ruang bagi dunia usaha yang sehat.
“Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tetapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara,” tegas Prabowo.
Presiden menekankan bahwa penguasaan negara atas kekayaan alam merupakan mandat konstitusi yang tidak bisa ditawar.
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ucapnya.
Sebagai bukti konkret, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah mencabut dan mengambil alih kembali jutaan hektare lahan konsesi bermasalah.
Langkah tersebut dibarengi dengan kebijakan penghentian sementara penerbitan dan perpanjangan izin baru di sektor kehutanan dan pertambangan.
“Pemerintah sudah 4 juta hektare sudah kita kuasai kembali, sudah kita cabut, dan tahun ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang,” kata Prabowo.
Ia menegaskan bahwa konsesi yang disalahgunakan dan tidak memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional tidak layak dipertahankan.
“Kalau mereka yang megang konsesi menyalahgunakan, mengambil keuntungan tetapi keuntungannya dibawa ke luar negeri dan tidak ditaruh di dalam negeri, itu merugikan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa memastikan kekayaan nasional tidak hanya dinikmati segelintir pihak.
“Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia. Rakyat masih banyak yang susah,” tegas Prabowo.
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan seluruh aparatur negara yang bekerja di garis depan demi keselamatan rakyat.
“Saya bangga saya sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia, saya punya pemerintah, saya punya petugas di lapangan yang semua bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.***
