JAKARTA – Perum Bulog melaporkan bahwa distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah terealisasi 22 persen dari total penugasan pemerintah sebesar 1,5 juta ton pada tahun 2025.
Hingga 6 September 2025, jumlah beras SPHP yang sudah disalurkan mencapai 327.718 ton.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja sama erat dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, BUMN hingga jaringan pengecer.
“Karena sekarang kami sudah banyak dibantu oleh seluruh jajaran pemerintah maupun TNI-Polri, total sampai hari ini 327.718 ton, yaitu setara dengan 22 persen dari total 1,5 juta ton yang diperintahkan kepada kami,” kata Rizal dikutip dari Antara, Sabtu (6/9/2025).
Menyikapi isu kelangkaan beras dan harga yang melonjak di pasaran, Rizal menegaskan bahwa Bulog telah mengoptimalkan distribusi.
Hanya saja, tingginya permintaan membuat proses penyaluran membutuhkan waktu.
Untuk mempercepat distribusi, Bulog menggunakan tujuh jalur utama, mulai dari pasar tradisional, koperasi desa, outlet pangan pemerintah daerah, Gerakan Pangan Murah, outlet BUMN, koperasi instansi, Rumah Pangan Kita (RPK), hingga swalayan modern.
“Makanya kami melibatkan seluruh stakeholder pemerintah. Dan kemarin juga sudah melaksanakan Gerakan Pangan Murah serentak dengan 7 ribu titik/tempat penjualan outlet. Alhamdulillah, ini berdampak luar biasa,” ujarnya.
Stok dan Kualitas Beras SPHP
Bulog menyalurkan beras SPHP dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan target 1,3 juta ton untuk periode Juli–Desember 2025.
Harga jualnya mengikuti ketentuan HET: Rp12.500/kg untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi), Rp13.100/kg untuk zona 2 (Sumatera non-Lampung dan non-Sumsel, NTT, Kalimantan), serta Rp13.500/kg untuk zona 3 (Maluku, Papua).
Adapun total stok CBP di gudang Bulog kini mencapai 3,9 juta ton, dengan 75 persen di antaranya hasil serapan dari petani dalam negeri.
Sisanya berasal dari pengadaan luar negeri yang dilaksanakan pada 2024 sesuai mandat pemerintah.
Bulog juga memastikan kualitas beras tetap terjaga melalui serangkaian prosedur ketat, seperti pemeriksaan harian, penyemprotan hama, hingga fumigasi bila diperlukan.
Proses distribusi beras pun menerapkan prinsip First In First Out (Fifo) dan First Expired First Out (Fefo) untuk memastikan kualitas terbaik sampai ke masyarakat.
Peran Pemerintah dalam Stabilitas Harga
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan, operasi pasar beras SPHP menjadi langkah strategis pemerintah untuk meredam harga beras premium yang masih tinggi.
Menurutnya, stok SPHP sebanyak 1,3 juta ton sudah disiapkan untuk distribusi besar-besaran sehingga masyarakat tetap dapat mengakses beras dengan harga terjangkau.
Pemerintah juga memastikan distribusi beras premium tetap berjalan beriringan, sehingga konsumen memiliki alternatif pilihan dengan harga yang lebih stabil.
Upaya ini diharapkan menjaga stabilitas pangan nasional di tengah meningkatnya permintaan beras.***
