JAKARTA – Peluncuran Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2025 dan program Bulan Pembiayaan Syariah 2026 menjadi tonggak penting upaya Bank Indonesia (BI) mempercepat transformasi menuju pusat keuangan syariah dunia.
Bank sentral berfokus pada percepatan integrasi halal value chain (HVC) dengan sistem pembiayaan syariah nasional yang saling menopang.
HVC merupakan rantai nilai halal yang memastikan kehalalan produk mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi akhir ke konsumen.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menyampaikan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global, sektor ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tetap menunjukkan ketahanan kuat.
“Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional 2025 sebesar 5,11 persen, sektor HVC tumbuh 6,2 persen,” kata Destry dalam keterangan resminya, Jumat (13/2/2026).
Ia menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut didorong oleh dinamika positif di sektor makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, serta industri modest fashion yang berkembang pesat di tanah air.
Kontribusi HVC terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga menunjukkan tren positif dengan peningkatan 155 basis poin, dari 25,45 persen pada 2024 menjadi 27 persen pada 2025.
Dari sisi pembiayaan, sektor perbankan syariah mencatat pertumbuhan 9,66 persen hingga akhir 2025, didorong oleh kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) syariah senilai Rp35 triliun, atau setara 4,49 persen dari batas 5,5 persen.
Program Bulan Pembiayaan Syariah turut memperkuat kinerja sektor ini dengan realisasi pembiayaan mencapai Rp939 miliar pada 2025.
“Capaian ini menunjukkan daya tahan dan kontribusi sektor syariah terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Destry.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menilai industri perbankan syariah berhasil mencatat capaian tertinggi dalam sejarah dengan total aset mencapai Rp1.067,73 triliun pada akhir 2025, tumbuh 8,92 persen secara tahunan.
Ia menambahkan, nilai pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp705,22 triliun, tumbuh 9,58 persen per tahun, dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) menembus Rp892,99 triliun, atau meningkat 10,14 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Momentum ini menjadi modal penting untuk membangun industri perbankan syariah yang semakin resilient dan sustain,” ungkap Dian.
OJK optimistis tren positif tersebut berlanjut pada 2026, seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang terus menguat dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah.
BI pun menegaskan komitmennya memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah di berbagai sektor unggulan nasional agar daya saing Indonesia dalam peta ekonomi halal global semakin kuat.***
