Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membentuk Gugus Tugas Penanggulangan Bencana untuk mempercepat penanganan banjir dan longsor yang melanda Sumatera. Sementara itu, Greenpeace menegaskan bahwa bencana yang menewaskan ratusan orang tersebut dipicu oleh perubahan iklim dan kerusakan tata guna lahan yang semakin parah.
Hingga 30 November 2025, BNPB mencatat 442 korban jiwa di tiga provinsi terdampak: Sumatera Utara (217 orang), Sumatera Barat (129 orang), dan Aceh (96 orang).
Selain itu, 402 orang masih hilang. Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi terdampak di Tapanuli Tengah pada Senin (1/12/2025) dan berkomitmen mempercepat penanganan meski akses jalan masih banyak yang terputus.
Teknologi Satelit untuk Pemetaan Cepat
Gugus tugas BRIN yang dipimpin Joko Widodo mengerahkan dukungan ilmiah dan teknologi untuk membantu operasi tanggap darurat.
Tim pemrosesan satelit memetakan area banjir menggunakan radar Sentinel-1, yang mampu menembus awan dan hujan, memastikan visualisasi akurat area terdampak bahkan di tengah cuaca ekstrem. Peta persebaran banjir telah didistribusikan ke pemerintah daerah, BNPB, serta komunitas geospasial.
Selain teknologi pemetaan, BRIN mengirim Unit Air Siap Minum (Arsinum), tenaga kesehatan, psikolog, serta ahli kesehatan lingkungan untuk mendukung kebutuhan darurat masyarakat.
Greenpeace: Krisis Iklim Bertemu Degradasi Lingkungan
Greenpeace menilai bencana ini merupakan kombinasi antara Siklon Tropis Senyar—fenomena langka yang terbentuk di garis khatulistiwa—dan eksploitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas, menjelaskan bahwa tutupan hutan alam di hampir seluruh DAS di Sumatera berada di bawah ambang batas 30 persen, menyebabkan kayu dan material longsoran terbawa arus deras sungai yang curam.
Organisasi lingkungan seperti Greenpeace dan Walhi menegaskan bahwa kejadian ini bukan sekadar anomali cuaca, melainkan alarm krisis iklim yang diperburuk oleh kebijakan pembangunan berbasis ekstraktivisme.
Mereka mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional dan melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola lingkungan.
Siklon Tropis Senyar sendiri terbentuk dari bibit siklon 95B di Selat Malaka pada 26 November 2025, memicu hujan ekstrem hingga 310,8 mm/hari di Aceh Utara dan 262,2 mm/hari di Medan. Ketiga gubernur telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai 27–28 November hingga 8–11 Desember 2025.
