JAKARTA – Dewan Energi Nasional (DEN) yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas mengeksekusi roadmap kedaulatan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, fokus utama kebijakan ini adalah menekan ketergantungan impor energi sekaligus mempercepat pengembangan energi terbarukan demi memperkuat ketahanan energi negara.
“Pelantikan hari ini menandai babak baru bagi keberlangsungan tugas-tugas kenegaraan dalam konteks bagaimana kita fokus pada sektor energi,” kata Bahlil kepada wartawan, Rabu (28/1/2026)
Bahlil yang juga Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) menuturkan bahwa program prioritas Prabowo, termasuk ketahanan energi, menjadi pendorong utama penguatan peran DEN.
DEN terdiri atas unsur pemerintah yang melanjutkan jabatan serta anggota baru dari masyarakat yang dipilih DPR.
“Yang baru dilantik ini merupakan unsur baru, karena baru selesai dipilih DPR dari unsur pemangku kepentingan masyarakat,” kata Bahlil. Namun, ia menekankan kesinambungan kerja, dengan kemajuan pada RUKN serta kebijakan EBT dan nuklir yang telah digarap sebelumnya.
Dengan Prabowo sebagai Ketua Umum, DEN akan menjalankan tugas secara kolaboratif. “Ketika Bapak Presiden tidak sempat hadir, maka saya yang akan menjalankan tugas tersebut. Namun pimpinan kami tetap Bapak Presiden,” ujar Bahlil.
Anggota seperti Satya Widya Yudha dan Inten Sri Penny Inten diharapkan berkontribusi signifikan. “Kemudian Ibu Inten Sri Penny Inten juga memiliki kompetensi di atas rata-rata dalam pembangunan energi,” tambahnya.
Pascapelantikan, agenda DEN mencakup rapat perdana dan sidang paripurna bersama presiden. “Kami akan menggelar rapat perdana terlebih dahulu. Setelah itu kami akan mendengarkan arahan-arahan dari beliau,” jelas Bahlil. Langkah selanjutnya meliputi penyampaian rencana tahunan kepada media.
Arahan presiden menekankan empat fokus: kedaulatan bebas intervensi, ketahanan dengan cadangan hingga tiga bulan, kemandirian untuk memangkas impor BBM, dan transisi energi bersih. “Dan yang keempat adalah transisi energi menuju energi bersih. Semua ini akan dilakukan secara bertahap,” paparnya. Saat ini, ketahanan energi Indonesia hanya 21 hari, sementara impor BBM mencapai 30 juta kiloliter.
Implementasi roadmap sedang berjalan, dengan penjajakan kerja sama luar negeri dan finalisasi struktur organisasi. “Struktur organisasinya juga hampir rampung dan membutuhkan Peraturan Presiden yang saat ini masih dalam proses,” pungkasnya
