JAKARTA — Dewan Pers mengingatkan wartawan untuk memperkuat verifikasi informasi dan menjaga independensi pemberitaan di tengah maraknya hoaks, malinformasi, dan disinformasi. Media arus utama diharapkan tetap menjadi rujukan masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya.
Anggota Dewan Pers, Rosarita Niken Widiastuti, mengatakan perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), menuntut wartawan untuk terus meningkatkan kompetensi. Kemudahan dalam mengakses dan mengolah informasi tidak boleh membuat insan pers mengabaikan prinsip dasar jurnalistik, terutama dalam memeriksa kebenaran informasi.
“Di tengah maraknya hoaks, malinformasi, dan disinformasi, wartawan dituntut memiliki kompetensi dan pemahaman yang kuat tentang etika jurnalistik. Media arus utama harus bisa menjadi rujukan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipercaya,” katanya saat membuka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026).
Menurut Rosarita, kepercayaan masyarakat terhadap media tidak cukup dibangun melalui kecepatan menyajikan berita. Lebih dari itu, setiap informasi harus dipastikan kebenarannya melalui proses pemeriksaan dan konfirmasi yang memadai sebelum dipublikasikan.
Karena itu, wartawan harus tetap berpegang pada prinsip independensi, objektivitas, dan akurasi. Konfirmasi kepada pihak terkait serta keberimbangan informasi menjadi bagian penting dalam proses jurnalistik yang tidak boleh diabaikan.
“Dalam membuat berita, wartawan harus tetap menjaga independensi, objektivitas, dan akurasi. Setiap informasi perlu dicek dan diverifikasi kembali sebelum dipublikasikan. Pemberitaan juga harus memuat berbagai sudut pandang, bukan hanya mengandalkan keterangan dari satu pihak,” tegasnya.
Selain persoalan verifikasi, Rosarita juga menyoroti penggunaan AI yang mulai menjadi bagian dari aktivitas jurnalistik. Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan wartawan, seperti mencari bahan riset hingga menyunting naskah. Namun, penggunaannya tetap harus berada dalam pengawasan manusia.
Menurutnya, kemudahan yang ditawarkan AI tidak boleh membuat wartawan sepenuhnya bergantung pada hasil kerja mesin. Wartawan tetap memiliki tanggung jawab untuk memeriksa fakta, memastikan ketepatan informasi, dan menjaga kualitas berita.
“AI boleh dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan jurnalistik, misalnya mencari bahan riset atau memperbaiki tulisan. Namun, penggunaannya tetap harus dalam pengawasan manusia. AI hanya alat bantu dan tidak bisa menggantikan peran wartawan,” ujarnya.
Untuk memberikan pedoman dalam penggunaan teknologi tersebut, Dewan Pers telah menerbitkan Keputusan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik.
Pedoman ini menjadi acuan bagi perusahaan pers dan wartawan agar pemanfaatan AI tetap sejalan dengan prinsip serta etika jurnalistik. Dengan demikian, perkembangan teknologi dapat mendukung pekerjaan jurnalistik tanpa mengesampingkan akurasi, independensi, transparansi, dan tanggung jawab manusia.
“Dewan Pers sudah menerbitkan Keputusan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik. Pedoman ini menjadi acuan agar pemanfaatan AI tetap sesuai dengan prinsip dan etika jurnalistik,” jelas Niken.
Ia juga mengingatkan wartawan agar tidak langsung mempercayai informasi yang dihasilkan AI. Sebab, teknologi tersebut masih memiliki keterbatasan dan berpotensi menghasilkan data yang keliru atau tidak sesuai dengan fakta.
Karena itu, setiap informasi maupun naskah yang dibuat dengan bantuan AI harus diperiksa dan disunting kembali sebelum diterbitkan. Proses tersebut penting untuk memastikan tidak ada informasi yang menyesatkan pembaca.
“Informasi yang dihasilkan AI tidak boleh langsung diterima begitu saja karena belum tentu benar. Wartawan harus tetap melakukan verifikasi. Begitu juga tulisan yang dibantu AI, perlu dibaca dan disunting kembali agar tidak sepenuhnya bergantung pada hasil mesin,” ungkapnya.
Aspek transparansi juga menjadi perhatian dalam penggunaan AI di ruang redaksi. Rosarita mengatakan media perlu memberikan keterangan kepada pembaca apabila gambar atau sketsa dalam pemberitaan dibuat dengan bantuan teknologi AI.
Keterangan tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui asal-usul visual yang disajikan dan dapat membedakan gambar dokumentasi dengan visual yang dihasilkan atau diolah menggunakan teknologi kecerdasan buatan.
“Penggunaan AI dalam karya jurnalistik juga harus transparan. Jika gambar atau sketsa dibuat dengan bantuan AI, media perlu memberikan keterangan kepada pembaca mengenai asal visual tersebut,” tuturnya.
Lebih lanjut, Rosarita menegaskan penggunaan AI tidak menghilangkan tanggung jawab manusia atas karya jurnalistik yang diproduksi dan diterbitkan. Apabila terjadi kesalahan informasi maupun persoalan hukum, tanggung jawab tetap berada pada wartawan, redaksi, atau pihak yang menggunakan teknologi tersebut.
“Jika muncul kesalahan atau sengketa akibat penggunaan AI dalam sebuah karya jurnalistik, tanggung jawab tetap berada pada manusia atau pihak yang menggunakan dan memproduksinya. Bukan pada AI sebagai alat,” pungkasnya.