JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permintaan maaf kepada mahasiswa atas kekurangan dan kekeliruan para anggota DPR dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan sejumlah organisasi mahasiswa lainnya di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/9/2025).
“Selaku Pimpinan DPR kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi rakyat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami,” ujar Dasco, seperti dikutip pada Rabu.
Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Dasco menegaskan bahwa permintaan maaf saja tidak cukup.
Ia berjanji DPR akan segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kinerja legislatif.
Langkah konkret yang diumumkan mencakup penghentian tunjangan perumahan anggota DPR per 30 Agustus 2025, lebih cepat dari rencana awal pada akhir Oktober.
Selain itu, DPR juga memutuskan untuk memberlakukan moratorium kunjungan kerja dalam negeri guna meningkatkan efisiensi.
Pertemuan ini merupakan respons atas gelombang kritik publik terhadap kinerja DPR, yang mencuat sejak aksi unjuk rasa mahasiswa pada 25–31 Agustus 2025.
Demonstrasi tersebut menyoroti berbagai isu, termasuk transparansi anggaran, tunjangan anggota DPR, hingga sikap sejumlah legislator yang dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat.
Dasco juga menyebut bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengatur audiensi mahasiswa pada hari berikutnya, menunjukkan upaya menjembatani dialog antara mahasiswa dan pemangku kebijakan.
“Kami mendengar aspirasi adik-adik mahasiswa dan akan menindaklanjuti masukan ini secepatnya,” tambah Dasco, seraya menegaskan komitmen DPR untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat.
Audiensi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi mahasiswa, termasuk GMNI, GMKI, KAMMI, HMI, BEM UI, hingga Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk transparansi anggaran DPR, penghentian kriminalisasi demonstran, dan investigasi independen terkait kasus kekerasan dalam aksi demonstrasi, seperti kematian Affan Kurniawan.
Langkah DPR ini diharapkan dapat meredam ketegangan sosial dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Namun, mahasiswa dan masyarakat sipil tetap menantikan tindakan nyata untuk memastikan janji evaluasi tersebut terealisasi.
